Cakrawala News
Portal Berita Online

Yusril: Pembatalan HGB Reklamasi Sebaiknya ke PTUN

5

 JAKARTA, CAKRAWALA.CO,- Pakar hukum dan tata negara Yusril Ihza Mahendra menegaskan Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), tidak bisa begitu saja dibatalkan atas permintaan pihak lain. Kecuali  BPN menyadari adanya kesalahan administratif dlm penerbitannya.

Menurut Yusril, satu-satunya jalan untuk membatalkan HGB adalah ke Pengadilan tata Usaha Negara.

“Itupun tidak mudah dilakukan, karena kesalahan administratif bukanlah kesalahan pemohon hak, tetapi kesalahan BPN sendiri,” ujar Yusril, Kamis (11/1/2018).

Pemda DKI menurut Yusril tidak bisa berdalih bahwa HGB yang diterbitkan menyalahi aturan. Pasalnya hal tersebut belum tertuang di dalam Perda Tata Ruang dan Perda Zonasi.

“Kedua Perda ini memang belum ada. Pembahasannya di DPRD mangkrak. Mengatakan sesuatu salah dengan dasar sesuatu peraturan yang belum ada adalah tidak mungkin,” papar Yusril.

Yusril menambahkan sebelum ada Perda tata ruang dan zonasi, telah cukup menjadi dasar diterbitkannya bukan saja HGB, tetapi juga HPL atas nama Pemda DKI. Aturan itu antara lain Perda No 8 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Pergub DKI No 121/2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta.

“Maka satu-satunya jalan yang tersedia bagi Pemda DKI ialah mengajukan gugatan pembatalan HGB itu ke PTUN,” papar Yusril (*/fur)

Comments are closed.