Cakrawala News
Portal Berita Online
ads idul fitri cakrawala
Harita idul

YPKC Gunakan Ormas untuk Kuasai Lahan Warga di Depok

1 1,864

DEPOK, CAKRAWALA.CO – Ahli waris Bolot bin Jisan menyayangkan sikap pihak Yayasan Pendidikan Kesehatan Carolus (YPKC) yang menggunakan ormas (organisasi masyarakat) untuk menguasai lahan secara paksa.

Ahli waris menilai, keterlibatan ormas dalam sengketa antara YPKC dan ahli waris di Jalan Tole Iskandar RT 003 RW 015 Kota Depok, menunjukkan dukungan terhadap premanisme.

Umar Setiadi selaku kuasa ahli waris membenarkan peristiwa aksi yang mengarah premanisme.

“Ya sejak Selasa tanggal 6 April 2021 hingga saat ini, mereka berupaya melakukan pengusiran secara paksa dan sepihak,” kata Umar, Selasa (13/4/2021).

Bahkan, kata Umar, pihak YPKC telah melakukan pemasangan plang-plang nama mereka, mengganti pintu pagar serta membangun pos-pos penjagaan dengan cara mengerahkan puluhan orang masuk ke lokasi tanah keluarga tanpa permisi.

“Saat ini tidak henti-hentinya terlihat mondar-mandir dari sekumpulan orang-orang yang berjaga-jaga di sekitaran lahan yang sedang terpekara. Beberapa juga nampak pemuda-pemuda yang mengenakan pakaian bertuliskan salah satu ormas yang ada di Jakarta, sebagian lagi dengan menggunakan pakaian seragam keamanan,” ungkap Umar.

Meteran listrik dan papan nama Yayasan Pendidikan Kesehatan Carolus (YPKC)

 

Padahal, sebut Umar, bahwa perkara perdata ini sudah berjalan selama kurang lebih 25 tahun dengan berbagai proses dan upaya hukum yang sudah dilalui.

Umar menjelaskan, sesuai dengan putusan PN No.168/PDT/G/1996/PN.Bgr tanggal 31 Maret 1997 dalam putusan dan pertimbangan menyebutkan :

1). Penggugat (YPKC) satu-satu pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah terpekara sertifikat nomor 450 tanggal 12 Juli 1996 seluas 18.285m2.

Namun obyek yang dimaksud dalam SHGB pada Persil 155 D.III bukan pada persil 156 D1 Girik Hak Milik Adat C nomor 3577 seluas 20.634m2 atas nama Bolot Bin Jisan.

2). Penggugat (YPKC) adalah suatu badan hukum sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Pasal 21, yang berhak mempunyai Hak Milik atas tanah di Indonesia hanya Warga Negara Indonesia, sedangkan Badan Hukum tidak berhak, dengan demikian pelepasan Hak Milik yang dilakukan oleh Ahli Waris Ny. Maryati Selamat kepada Penggugat (YPKC) cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

3). Penggugat (YPKC) hanya memiliki Hak Guna Bangunan atas tanah terpekara, TIDAK mempunyai hak milik atas tanah terpekara dan Sertifikat HGB nomor 450 tanggal 12 Juli 1996 Persil D.III seluas 18.285m2 atasnama YPKC dan Girik Hak Milik Adat Nomor 3577 Persil 156 D1 seluas 20.634m2 atasnama Bolot Bin Jisan.

“Jadi betapa ironi sekali jika pihak YPKC memaksakan kehendak dan tujuannya dengan berbagai macam cara ingin memiliki dan menguasai tanah keluarga kami tersebut bahkan dengan cara menggunakan orang-orang bayaran yang notabene nya merupakan tindakan ilegal/gaya premanisme (adanya kumpulan anggota ormas maupun pemuda-pemuda sekitar yang dibayar), menunjuk data informasi dari wilayah dan dokumentasi yang ada,” ungkapnya.

Umar menambahkan, seharusnya pihak YPKC menempuh upaya atau proses hukum yang benar dan secara kekeluargaan bukan dengan cara-cara ilegal.

“Bahkan, dengan dasar perolehan hak peralihan kepemilikannya yang janggal dengan data-data yang ada di wilayah seharusnya pihak YPKC beritikad baik untuk menyelaraskan SHGB tersebut dengan bukti-bukti kepemilikan kami karena itupun yang diharapkan dalam putusan pengadilan, karena surat-surat ataupun data-data kami secara hukum di akui dalam putusan dan tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan serta dalam putusan pengadilan tersebut juga tidak ada pernyataan bahwa ahli waris telah melakukan perbuatan melawan hukum karena keberadaan nya di lokasi lahan yang terperkara,” jelasnya.

Oleh karena itu, Umar menegaskan pihak ahli waris tidak akan meninggalkan hak tanah keluarga untuk diusir dengan cara-cara ilegal.

Disamping itu, Umar juga menyinggung perihal pengakuan YPKC dalam hal pembayaran PBB dan Rekening listrik.

Umar menyampaikan bahwa SPPT PBB-P2 Nomor Objek pajak (NOP) 32.78.002.006.017-0389.0 (tercatat juga dalam putusan pengadilan) terdaftar dalam NOP sejak tahun 1994 atasnama Bolot Bin Jisan, sedangkan tahun 2004 terjadi pergantian nama menjadi YPKC tanpa sepengetahuan dari para ahli waris Bolot bin Jisan.

Tentu, kata Umar, hal tersebut merupakan tindakan ilegal dan terkait mengenai perubahan tersebut ahli waris telah mengajukan surat somasi kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Depok dan telah dijawab sesuai surat dari Kepala Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Depok No.973/1878-BKD tanggal 7 Agustus 2020.

“Begitu pun sama halnya yang terjadi pada nama rekening listrik di rumah keluarga kami yang sebelumnya atas nama ahli waris Hasanuddin yang berubah nama menjadi YPKC tanpa sepengetahuan dari para Ahli Waris juga, dan bahkan dilanjutkan dengan melakukan mencopotan aliran listrik secara sepihak dengan mengatasnamakan pihak PLN. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tindakan ilegal dan memalukan,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Umar Setiadi yang sehari-harinya berdinas di Instansi Militer (TNI) juga menjelaskan bahwa keberadaannya disini bersama keluarga besar ahli waris Bolot bin Jisan merupakan haknya sebagai salah satu ahli waris dari anak keturunan pertama kakek Bolot Bin Jisan (sesuai patwa waris dan data KK).

Selain itu, Umar juga telah dipercaya oleh para ahli waris untuk memegang Kuasa Ahli Waris sejak bulan Oktober 2020.

Serta, keberadaannya murni untuk menyelamatkan dan menyelesaikan urusan perdata ini yang merupakan hak keluarga dengan jalan hukum yang telah ditetapkan di Indonesia tanpa adanya unsur arogansi, membawa-bawa nama satuan ataupun melakukan tindakan-tindakan diluar hukum lainnya, semua yang dilakukannya telah sesuai prosedur hukum maupun kode etik kedinasan militer di satuan (Dinas mengetahui).

“Kebetulan saja saya anggota, kakak sulung dan kakak kedua saya serta anaknya juga anggota TNI dan anggota Polri. Kami ahli waris semua bukan oknum backing,” pungkasnya.

Oleh sebab itu, dirinya berpesan kepada pihak YPKC jangan membuat statemen ataupun pelaporan yang memutar balikkan fakta di lapangan, karena semua itu ada pertanggungjawabannya.

“Saya yakin hukum dan dinas selalu berpihak kepada yang benar dan Allah SWT akan terus melindungi orang-orang yang terzalimi. InsyaAllah,” tuturnya. (*/Fik)

 

 

 

Editor: Taufik

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

1 Comment
  1. Ryan says

    Umar Setiadi ini sarjana hukum nggak ya ? kenapa yang dikutip pertimbangan hukum saja, amar putusannya mememangkan YPKC kan ? Dalam membaca putusan yang penting adalah amar putusannya. Terus masa Badan Hukum tak memiliki hak memiliki tanah ? Umar baca lagi UU Pertanahan ya. Bagi orang yang tak paham hukum pendapat umat ini benar, tapi yang paham hukum sudah jelas, umar adalah manusia bodoh. Terus girik yang dimiliki Bolot itu alamatnya di Cikupa kan ? Memang ada di Depok nama jalan atau tempat Cikupa ? itu kan di Tangerang kan ? Ada-ada saja. udahlah Umar kamu harus belajar hukum lagi.

Leave A Reply

Your email address will not be published.