Cakrawala News
Portal Berita Online
ads riau 2

Wawali Tjutjuk Sunario Ingin Wisatawan Betah di Kota Blitar

0 191

BLITAR CAKRAWALA.CO – Wakil Walikota (Wawali) Blitar Tjutjuk Sunario menginginkan sektor pariwisata bisa dikemas dengan produk UMKM. Jika itu dapat dilakukan maka wisatawan lebih betah berlama-lama dan akan membelanjakan uangnya sehingga perekonomian termasuk usaha mikro tumbuh.

Ini disampaikannya usai mengikuti rapat paripurna pembahasan Perda Inisiatif sekaligus Raperda tentang Kepariwisataan usulan Pemkot Blitar sebagai upaya memajukan kegiatan wisata serta menguatkan ekonomi masyarakat.

“Kami ingin mengemas bagaimana orang yang berkunjung ke Kota Blitar tidak langsung pergi, mereka bisa lebih betah tinggal disini. Maka berarti harus ada hotel, ada tempat menarik. Wisatawan mau berlama-lama dan membelanjakan uangnya. Ekonomi masyarakat pun ikut meningkat,” terang Tjutjuk usai mengikuti rapat paripurna, Senin (7/6/2021).

Ia mengatakan, pariwisata menjadi alternatif Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan menjadi andalan. Kota Blitar sudah memiliki potensi wisata sejarah, khususnya kawasan wisata Makam Bung Karno (MBK).

“Sebelum terjadi pandemi, jumlah pengunjung di kawasan tersebut mencapai 3 juta per tahun. Namun sayangnya ketika sudah mengunjungi MBK, mereka kemudian langsung pergi,” imbuhnya.

Tjutjuk kemudian membandingkan dengan wisatawan yang datang ke Bukit Tinggi. Meski tidak sebanyak yang ke Kota Blitar, hanya sekitar 1,7 juta per tahun. Namun kata dia, di sana wisatawan mau tinggal minimal minimal 2 hari, bahkan sampai 5 hari sehingga masyarakat dan kotanya lebih maju, lebih makmur.

Dalam kesempatan itu, juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD, Nuhan Eko Wahyudi mengatakan, Raperda inisiatif ini intinya untuk mensinkronkan proses perencanaan program di Kota Blitar. Karena seringkali kata dia, pokok pikiran DPRD tidak tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

“Harapannya dengan Raperda itu, pokok pikiran dewan dari hasil menjaring aspirasi masyarakat bisa tertampung di RKPD. Selama ini usulannya paling banyak dari OPD,” ungkap Nuhan.

Menurutnya, belum ada aturan yang sifatnya memaksa atau mewajibkan menampung pokok pikiran DPRD dalam pembahasan RKPD. Selama ini, lanjutnya, hanya mengacu aturan Kemendagri dimana tidak disebutkan secara khusus harus menampung pokok pikiran DPRD dalam pembahasan RKPD.

Hal yang sama disampaikan Syahrul Alim, Ketua DPRD Kota Blitar. Ia menyebut, Raperda inisiatif tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah merupakan turunan dari aturan Kemendagri.

“Raperda inisiatif ini ditargetkan bisa selesai pertengahan Juli 2021 depan,” kata Syahrul. (Adv/ek)

Leave A Reply

Your email address will not be published.