Cakrawala News
Portal Berita Online

Waspada dan Kenali Cara Pikir Kapitalis dalam RUU Omnibus Law

Jakarta. Cakrawala.co  –  Pengamat Tata Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai Omnibus itu bukan Hukum. Margarito juga mengingatkan agar waspada dan mengenali cara berpikir kapitalis untuk mengakumulasi sumberdaya ekonomi dengan serangan hukum.

Dalam diskusi yang digelar di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dengan tema, “RUU Omnibus Law, Mana yang prioritas, mana yang dipending?”, Margarito Kamis berpendapat, Omnibus itu bukan hukum, Omnibus adalah isu, beragam isu yang disatukan di dalam satu undang-undang, ragam isu itulah yang namanya Omnibus. Dimasukan dalam UU maka disebut dengan Omnibus Law, tetapi Omnibusnya bukan Law.

Margarito mengingatkan agar waspada, supaya kita tidak betul-betul menjadi bodoh, yang perlu kita kenali adalah cara berpikir  dari seluruh isu yang mau dibuat undang-undangnya ini. Misalnya, Kasus Trade Law Amerika yang dipakai Amerika Serikat 2 kali untuk memukul Vietnam dan Thailand dalam isu perdagangan ikan, begitu juga trade yang di pakai Trumb memukul China kemarin.

“Gagasan dasarnya adalah Proteksi, di dalam negeri proteksi dan di luar negeri dipaksa Liberal. Begitupula dengan UU CLK ini, kita mau bagaimana, ini yang musti dikenali, cara mereka berfikir, cara kapitalis mengkadali, selalu mereka menggunakan hukum untuk mengakumulasi  secara vertikal seluruh sumberdaya ekonomi ke tangan mereka dengan serangan Law, tidak ada cerita.”

Margarito mencontohkan, beberapa waktu lalu ada isu pekerjaan nanti jam-jaman, kita bebaskan  seluruh kewajiban pengusaha kepada pekerja, pengusaha untung disatu sisi ya, pekerja belum tentu.

Apa yang teman teman kita dapat dari pekerja dari perusahaan sekarang, pasti hilang pada saat itu dan itu masuk akal, misalnya hak pensiun, hak dapat jaminan kesehatan dan lain lain itu hilang  dengan sendirinya karena bekerja secara  jam-jaman. Kalau ini di Pondasikan pada impian membuat rakyat sejahtera, siapa yang sejahtera kalau seperti ini polanya, yang sejahtera perusahan iya sedangkan rakyat tidak dan tidak munkin.

“Terakhir saya mau bilang sekali lagi cermati betul cara berpikir kapitalis dalam menggunakan hukum, membelokan hukum, kapitalis dimanapun selalu mengandalkan hukum sebagai instrumen akumulasi vertikal dan horizontal , tidak ada yang lain” tutup Margarito.

Hadir dalam diskusi Anggota PDI-P DPR RI, Effendi Simbolon; Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Bedowi;  Anggota Komite I DPD RI, Filep Wamafma; Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis.  (sdk)

%d bloggers like this: