Cakrawala News
Portal Berita Online

Warga Penghuni Apartemen Mediterania Palace Kebon Kosong Unjuk Rasa Minta RUTA Dibatalkan

 

JAKARTA, CAKRAWALA.CO- Puluhan warga penghuni Apartemen Mediterania Palace Residences, RW 013 Kebon Kosong, Kemayoran, gruduk agenda Rapat Umum Tahunan (RUTA) yang akan digelar pada hari ini, Jumat (25/01/2019) di Gedung Integrity Convention Center Mega Glodok Kemayoran lantai 9, Jalan Angkasa Kav. B-6, Kemayoran, Jakpus, namun akhirnya batal dilaksanakan.

Meski rapat RUTA batal, puluhan warga apartemen ini tetap berunjuk rasa dengan membentangkan poster.

Koordinator warga penghuni Apartemen Mediterania Palace Residences, Daniel Gunawan (65) mengatakan, unjuk rasa ini ditujukan untuk pembubaran RUTA yang sudah diperingatkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta.

“Warga penghuni sudah banyak tertekan dengan pengurus PPRS dan Pengembang dengan keluhan permasalahan yang sudah banyak dan menumpuk contoh warga penghuni tidak boleh menggunakan balai warga,” jelas Daniel kepada Wartawan.

Dijelaskan Daniel, warga penghuni Apartemen sudah melimpahkan hal ini kepada kuasa hukum untuk melakukan koodinasi dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan karena mereka lebih paham dengan perundang-undangan.

“Kita minta juga kepada Dinas Perumahan mengevaluasi kepengurusan PPRS. Karena warga merasa kurang bahagia selama beberapa tahun ini,” tandasnya.

Sesuai saran Dinas Perumahan, sambung Daniel yang perlu diadakan yaitu langka pertama membentuk panitia musyawarah warga dan dilakukan rapat umum luar biasa untuk menentukan calon-calon pengurus PPRS untuk menjelaskan visi misinya sesuai dengan fakta integritas sehingga jelas. “Calon pengurus itu, tidak boleh asal tunjuk,” jelasnya.

Lanjut ia menambahkan, seluruh warga penghuni Apartemen mengucapkan terima kasih kepada Gubernur, Provinsi DKI Jakarta.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta dan Dinas Perumahan DKI atas terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) itu dan telah memfasilitasi. Kareana belakangan ini sudah mulai lebih kelihatan penanganannya karena sudah ada Pergub ini dan wewenang dari penyelesaiannya Wali Kota Jakpus sudah ikut terlibat melalui Sudin Perumahan dan Kabag Hukum nya juga sudah cukup membantu kita. Jadi paling tidak ada kontrol secara hukum,” ungkapnya.

Sementara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta memastikan bahwa implementasi dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik benar-benar dilakukan para pemilik dan pengurus di semua Apartemen di DKI Jakarta.

Hal tersebut dijelaskan, Kepala Seksi Pembinaan Penghunian Bidang Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Ledy Natalia di lokasi.

Menurutnya, kepengurusan di lingkup PPRS Apartemen Mediterania Palace Residences, dimana kepengurusan terbagi dua kubu yaitu kubu Ketua PPRS dan kubu Sekretaris, Bendahara PPRS.

“Ketua PPRS Mediterania ingin mendorong supaya Pergub nomor: 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik dilakukan tetapi sekretaris dan bendahara enggan melakukan ketentuan Pergub hal ini dibuktikan dengan tetap dilaksanakannya RUTA 2 padahal sudah mendapat teguran tertulis dari Dinas Perumahan,” ucapnya.

Ditambahkannya, RUTA tersebut dinilai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta melanggar ketentuan Pergub nomor: 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

“Kita sudah berikan teguran. Hari ini kita memastikan bahwa pelaksanaan RUTA kita nyatakan tidak sesuai dengan Pergub dan harus dihentikan. Selain itu pelaksanaan Ruta juga tidak mendapat izin keramaian dari Polres Jakarta Pusat. RUTA hari ini batal karena dari pihak manajemen building juga melarang,” tandasnya.

Lanjut Lady menambahkan, kedatangan kita hari ini bersama dengan Tim Penanganan dan Pengendalian permasalahan Apartemen Mediterania Palace Residence yang beranggotakan SKPD di Pemprov DKI termasuk Satpol PP dan pihak Polres Jakpus adalah salah satu bentuk penegakan Pergub. Tujuannya agar pelaksanaan RUTA dapat dihentikan karena tidak sesuai ketentuan dalam Pergub. Jika masih dilaksanakan maka sesuai Pergub akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga pencabutan SK pengesahan kepengurusn P3SRS.

“Jika ini terjadi maka memaksa mereka untuk RULB membentuk P3SRS dari awal lagi. Ini pembelajaran juga buat apartemen lain yang memang masih membandel tidak mau mematuhi isi Pergub. Ini sebagai contoh supaya mereka bisa berpikir dua kali kalau mau menentang isi Pergub,” terangnya.

Dijelaskannya, selama ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke semua pihak P3SRS di semua Apartemen di DKI Jakarta yakni sosialisasi tentang Pergub nomor: 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

“Kita sudah melakukan sosialisasi ke semua apartemen baik pengurus PPRS dan pelaku pembangunan di Provinsi DKI Jakarta secara marathon serta sosialisasi ke instansi di jajaran Pemprov DKI. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mematuhi isi Pergub itu,” paparnya. (Is)

%d bloggers like this: