Cakrawala News
Portal Berita Online
ads bukopin

Warga Keluhkan Galin C Milik Oknum Kepala Desa di Bolaang Mangondow

Ads Webinar Cakrawala
0 0

BOLAANG MONGONDOW SULTRA CKARAWALA.CO ,- Kegiatan penambangan pasir atau  Galian C yang diduga milik ND seorang  oknum Sangadi atau Kepala Desa Domisil Moonow, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, akhir-akhir ini mulai mengusik warga desa setempat.

Warga terusik karena Galian C yang berlokasi tepatnya di Jalan Tanoyan Desa Domisil Moonow ini, selain tidak mengantongi ijin atau ilegal, juga dinilai sangat berdampak pada kerusakan lingkungan. apalagi lokasi Galian C ini dianggap tidak ada manfaat untuk kepentingan desa melainkan hanya untuk kepentingan pribadi dari oknum tersebut.

Salah satu warga yang tak mau namanya disebut mengaku, dengan adanya galian C yang tak berijin ini,mereka berharap agar Pemerintah Daerah serta pihak Kepolisian secepatnya menghentikan aktifitas galian C tersebut.

“Sebaiknya segera dihentikan, apalagi sudah menggunakan alat berat karena sudah jelas  tidak mengantongi ijin baik itu ijin Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau izin lainnya,”kata Warga yang mengaku sangat terganggu dengan aktivitas galian C tersebut. Minggu (8/7/2019).

Sejauh ini dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, nomor 11 tahun 2018, tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara pihak terkait harus menempuh perijinan sebagaimana diatur didalamnya.

“Kami berharap agar baik pemerintah daerah maupun pihak kepolisian seharusnya cepat mengambil tindakan untuk menghentikan aktifitas galian C tersebut karena ini dinilai ilegal,”ujarnya.

Sementara itu ND, atau Kepala Desa sekaligus diduga pemilik galian C tersebut saat dikonfirmasi awak media untuk dimintai keterangan melalui via telpon, sampai kini tidak ada tanggapan hingga berita ini dirilis.

Berdasarkan aturan yang ada dimana dimana galian C dalam pelaksanaannya selain harus mengantongi ijin, juga harus terencana serta adanya pengawasan dari instansi terkait pemerintahan daerah. Jika ini tidak dilakukan, dapat dikategorikan melanggar aturan, karena dampaknya terhadap lingkungan keseimbangan ekosistem. Olehnya penerapan penegakan hukum dapat dilakukan sehingga dapat mengurangi dampak negatif pertambangan dan meningkatkan dampak positif di sekitar lokasi pertambangan.***RK

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: