Cakrawala News
Portal Berita Online
Banner Sky Kiri
Banner Sky Kanan

Warga Bulak Kapal Permai Bekasi Ingatkan Kejaksaan dan Kepolisian Tidak Ditunggangi Mafia Tanah

Jakarta, Cakrawala.co- Warga Perumahan Bulak Kapal Permai Kota Bekasi mengingatkan aparat kepolisian Polres Metro Bekasi dan Kejaksaan Negeri Bekasi bekerja profesional dan tidak menjadi alat yang ditunggangi oknum perorangan maupun mafia tanah yang akan membisniskan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Faktanya saat ini sudah keluar sertifikat Hak Milik atas nama perorangan atas fasilitas umum yang luasnya sekitar 8.150 meter persegi.
Peringatan itu disampaikan warga melalui kuasa hukumnya Joko S. Dawoed, SH, mengingat perkara perebutan tanah fasilitas umum di Perumahan Bulak Kapal Permai hingga kini belum usai. Mulai dari perkara pidana yang menyeret Ketua RW jadi tersangka, maupun perdata yang disidangkan di Pengadilan Negeri Cikarang Bekasi.
Masalah utamanya berawal ketika tanah fasilitas umum seluas 8.150 meter diperuntukkan bagi fasilitas umum. Sejak tahun 2000 ada yang dipakai buat sarana olah raga, sosial, masjid dan ada pula yang disewakan buat kas RT. Rupanya tahun 2010 muncul sertifikat HM atas nama dua oknum. Setelah warga melakukan investigasi ditemukanlah bahwa akta jual beli yang dibuat menjadi dasar keluarnya sertifikat ternyata palsu.
Bukti kepalsuannya antara lain karena di dalamnya ada tandatangan Lurah yang berbeda, namanya sama tapi tandatangannya berbeda. Lurah menyatakan tidak menandatangai di AJB tersebut.
Inti cerita, warga meminta Badan Pertanahan Nasional membatalkan sertifikat itu dan minta agar tanah fasilitas umum kembali ke warga. Namun karena oknum pemegang sertifikat merasa memiliki tanah dan mengaku ada alas hak, mereka pun melakukan perlawanan. Mereka lapor polisi dan ketua RW jadi tersangka dengan tuduhan menggelapkan tanah yang sudah dimiliki si oknum. Oknum itu salah satunya bernama Suroyo yang merasa berhak atas tanah fasilitas umum, karena membeli kepada oknum mafia tanah.
Kini perkara fasos dan fasum di Bulak Kapal Permai Bekasi juga melibatkan banyak lembaga. Bukan hanya Polres, tetapi juga Mabes Polri karena ada pula gugatan Praperadilan terhadap Kapolri maupun Jaksa Agung ihwal kasus ini.
Warga berharap pengadilan benar-benar tidak memihak dan kepentingan umum musti diutamakan, kata joko S. Dawoed kepada wartawan Jumat (14/9/2019). Demikian juga Polres dan kejaksaan, harus jernih melihat kasus ini. (fur).

Facebook Comments
%d bloggers like this: