Cakrawala News
Portal Berita Online

Wali Kota dan DPRD Tanjungpinang Tandatangani Nota Kesepahaman KUA-PPAS APBD 2021

0 213

TANJUNGPINANG, CAKRAWALA.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Tanjungpinang melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021.

 

Penandatanganan bersama nota kesepakatan ini dilakukan oleh Wali Kota Tanjungpinang Rahma dan Ketua DPRD Yuniarni Pustoko Weni dalam rapat paripurna DPRD Tanjungpinang berlangsung di Gedung Utama DPRD Tanjungpinang, Senin (23/11).

 

KUA-PPAS yang disepekati adalah Rp 985,51 milliar Rupiah, dan nantinya akan menjadi pedoman dalam pembahasan anggaran.

 

ads bukopin

Dengan jumlah tersebut, wali kota mengarahkan agar fokus prioritas anggaran diarahkan kepada belanja produktif untuk mendukung pembangunan yang merata bagi masyarakat.

 

Disamping itu, Rahma menargetkan pendapatan daerah kota tanjungpinang sebesar 881,71 milyar rupiah, turun sebesar 141,11 milyar rupiah atau 14,07 persen dari tahun 2020 yang sebesar 1,002 triliun rupiah.

 

“Seperti peningkatan dalam menyelenggarakan pemerintahan perlu dilakukan strategi kebljakan anggaran belanja pemerintah daerah untuk tahun 2021 dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 dan juga pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.

 

Rahma juga menambahkan, ia akan menggali potensi penerimaan pajak secara sektoral dengan melakukan penyempurnaan terhadap sejumlah peraturan.

 

“Langkah-langkah yang ditempuh dalam kebijakan penerimaan perpajakan antara lain penyempurnaan peraturan, ekstensifikasi dan intensifikasi, dan penggalian potensi penerimaan perpajakan secara sektoral,” tuturnya.

 

Sementara Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni, mengatakan perencanaan dan penganggaran pada APBD Tahun 2021 ini berbeda apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

 

Sebab, kata Yuniarni, perbedaan tersebut karena disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

 

“Kebijakan penganggaran daerah saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat dalam keterbatasan ruang fiskal dimana proporsi kebutuhan belanja daerah masih relatif tinggi,” pungkasnya. (Fik)

Leave A Reply

Your email address will not be published.