Cakrawala News
Portal Berita Online
ads idul fitri cakrawala
Harita idul

Wagub Sumbar Apresiasi Dukungan Warga Dalam Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru

51

PADANG, CAKRAWALA.CO, -Masyarakat Padang Pariaman yang tanahnya terkena pembangunan Jalan Tol Padang – Pekan Baru, mendapat dukungan penuh. 

Saat ini telah dilakukan pengukuran tanah dan lain-lain untuk proses administrasi syarat pembayaran pembebasan lahan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Nasrul Abit disela-sela “rapat rakyat” yang dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama masyarakat, Walijorong, Waliinagari Kasang, tokoh masyarakat, pemilik tanah kecamatan Batang Anai Padang Pariaman, Minggu siang (4/2/2018).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Ali Mukhni, Pimpinan Hutama Karya, Kadis PU – Prasjal, Kadis PSDA, dan beberapa OPD terkait dilingkungan pemkab Padang Pariaman.

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan rapat sedehana dan spontan dengan masyarakat ini terasa lebih bersahabat dalam mengambil keputusan penting terkait pembangunan jalan Tol untuk memajukan Sumatera Barat.

Pemerintah provinsi dan pemkab Padang Pariaman akan selalu memantau, percepatan pembayaran penyelesaian tanah ini. 

“Tapi yakinlah kami janji tidak ada niat menipu dan memperlambat semua karena prosedur sesuai aturan yang berlaku.” kata Wagub Nasrul Abit

Menyebut jika ini gagal, maka jangan harap akan ada pembangunan jalan tol di Sumatera Barat hanya gara-gara persoalan tanah yang tak kunjung selesai.

” Bukan saja akan merugikan kemajuan daerah juga kerugian masyarakat dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.”tuturnya. 

Ia menegaskan rapat singkat yang spontan juga  direspon pak Menteri PUPR, dimana tanya jawab dengan didengar langsung menteri. 

”  beliau mendengar langsung dan ini melegakan kita semua, semoga pembanguan ini dapat berjalan dengan lancar dimana pada puncak HPN 9 Februari 2018 akan di ground breaking pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru oleh Presiden Joko Widodo,” ungkap Wagub Nasrul Abit.

Sementara itu Menteri Perkerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada kesempatan itu menyampaikan, pembayaran ganti rugi lahan pembangunan jalan tol ini, harus memenuhi persyaratan.

“harus dilengkapi mulai dari surat pernyataan masyarakat dan lain-lain sesuai perundangan, nanti baru diproses dengan rapat-rapat pembahasan DPR RI.”ujarnya. 

Jika itu cepat selesai, lanjur Hadimuljono maka tidak ada alasan untuk menghalangi pembayarannya. 

“Untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan jalan tol yang merupakan aspirasi masyarakat Sumatera Barat, diharapkan pengukuran lahan segera dapat dituntaskan, jika perlu Kementrian PUPR siap membantu melakukannya, “ungkapnya senang.

Pada kesempatan yang sama Bupati Pariaman Ali Mukni, mengukapkan bahwa telah melakukan rapat bersama semua pemilik dan tokoh masyarakat dimana seluruhnya kompak mendukung lahir dan bathin atas pembangunan jalan tol tersebut. 

“Tentang harga, tidak ada yang bisa intervensi, penilai oleh pemerintah dalan hal ini balai PUPR di Jambi. Semua surat pernyataan masyarakat sedang siapkan secepatnya, untuk kebutuhan bentuk dukungan yang sejatinya.”tuturnya. 

Ia menyebut tidak ada istilah ganti rugi, melainkan ganti untung, karena itu masyarakat jangan ragu-ragu. 

“mari sujkseskan pembangunan jalan tol ini karena akan berdampak pada kemajuan Padang Pariaman dan ekononi masyarakat yang dilewati jalan tol ini,”ujar Ali Mukhni bangga.

Sementara itu Badan Pertanahan Nasional (BPN), lanjur Ali saat ini menyebut tidak ada masalah.

” semua akan segera diproses dan akan dimulai dari pengukuran secepatnya.”ucapnya. 

Hutama Karya sebagai pelaksana pembangunan jalan tol ini membutuhkan, legalitas tanah, serta adanya pernyataan resmi masyarakat pemilik tanah kepada pemerintah. 

“kita dalam membangun jalan tol ini, jangan gara-gara persoalan tanah juga mengecewakan bapak presiden dan masyarakat.”imbuh Ali

Ia menyatakan bahwa pembayaran tanah akan dilakukan PT. Hutama Karya, sebagai talangan yang nantinya  akan dibayar dengan dana APBN.***indra

Comments are closed.