Cakrawala News
Portal Berita Online

Viostin DS Mengandung DNA Babi, Mama Dedeh Ikut Bertanggungjawab?

1.206

Oleh Syaefurrahman Al-Banjary.

Para penggemar acara siraman rohani di Indosiar mungkin terkejut ketika Viostin DS yang jadi sponsor acara “Mama dan AA Beraksi” dinyatakan mengandung DNA babi. Artinya produk yang diiklankan oleh Mama Dedeh dan Abdel Achrian di acara itu menjadi haram hukumnya jika dikonsumsi. Tentu saja pertanyaannya adalah apakah Mama dan AA ikut bertanggungjawab terhadap publikasi produk itu.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara resmi mengumumnkan bahwa Viostin DS dan Enzyplex terbukti positif mengandung DNA babi setelah diadakan penelitian mendalam terhadap suplemen itu.

Viostin DS adalah sumplemen nyeri sendi produksi PT Pharos Indonesia. Iklannya yang terkenal adalah “bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi.”  Sedangkan  Enzyplex adalah obat lambung dan saluran cerna yang mengandung enzim-enzim perncernaan, multivitamin dan mineral untuk melancarkan pencernaan dan metabolisme. Obat ini diproduksi oleh PT Medifarma Laboratories.

Karena hasil penelitian BPOM menyatakan terbukti mengandung DNA babi, maka BPOM juga telah menginstruksikan produsen agar menarik produk tersebut. Lalu produsen juga telah menariknya dari pasaran.

Yayasan Lembaga Konsumen Indoensia (YLKI) berharap tanggungjawab produsen bukan hanya menarik produk, tetap juga memberikan konpensasi kepada para konsumen. Persoalan bagaimana mekanismenya itu soal berikutnya.

Intinya produsen harus bertanggungjawab, baik secara perdata maupun pidana, karena menyangkut keselamatan dan keamanan orang banyak dan tindakannya telah menyesatkan publik. Produsen mustinya tahu bahwa propduk-produk itu sejak awal telah menjelaskan dalam kemasan tentang kandungan produk tersebut.

Anwar Fuady juga jadi bintang iklan Viostin DS (dok)
Abdel Achrian juga jadi bintang iklan Viostin DS (youtube)

Ketua LPPOM MUI Lukman Hakim mengatakan, informasi mengenai suplemen mengandung babi harus sudah tertera sejak awal. Kalau tenyata pada izin edar itu tak ada berarti ini suatu pelanggaran terhadap konsumen (Tempo, 1/2/2018).

Oleh karena itu desakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) agar produser bertanggungjawab secara pidana perlu direspon oleh polisi. Sebab,  berdasarkan regulasi yang ada, produsen memiliki kewajiban menginfokan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) apabila suatu produk mengandung bahan tertentu. Ingat pasal 7 UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, dan kewajiban memberikan mkompensasi jika produk itu merugikan.

Pasal 8  menyatakan larangan pelaku usaha atau dengan kata lain pelaku usaha berkewajiban untuk mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; harus memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta, dan sebagainya.

Jelas bukan? Nah kasus ini juga menjadi pengingat betapa kejelasan kehalalan produk menjadi penting untuk melindungi konsumen. Sertifikasi halal dari MUI akan menlindungi konsuman khsusnya muslim. Produsen obat dan makanan harus mencantumkan kehalalan produk, kalaupun tidak, harus mencantumkan kandungan isinya. Dengan demikian konsumen akan mengetahui apakah produk ini halal atau tidak.

Bagi para bintang iklan pendukung produk ini seperti ada nama-nama Hetty Koes Endang, Anwar Fuady, Vina Panduwinata, Mama Dedeh, dan Abdel Achrian, saya rasa ikut bertanggungjawab. Secara pidana mungkin tidak, karena hubungannya adalah kontraktuil dengan produsen sebagai bintang iklan.

Tetapi secara moral, mereka-mereka itu ikut bertanggungjawab karena telah menjelaskan kepada publik bahwa produk suplemen kesehatan itu bagus dan cocok dikonsumsi, padahal nyatanya haram dikonsumsi. Kalau tidak tahu mereka lepas dari hukum. Tetapi orang berakal akan bertanya sebelum melangkah, apakah produk ini halal atau tidak.

Kecerdasan bintang iklan itulah yang diperlukan, agar tidak ikut menyesatkan konsumen. Saya kira mereka harus meyesali, karena telah banyak konsumen tersesat oleh promosi yang mereka lakukan dan ternyata informasinya tidak benar.

Paling tidak kasus ini akan memperkuat betapa peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari UU Jaminan Produk Halal No 33 tahun 2014, segera diwujudkan. Sehingga ada jaminan kehalalan produk bagi konsumen.Wallahu a’lam.

Artikel ini sudah tayang di UC News

Comments are closed.