Cakrawala News
Portal Berita Online
ads idul fitri cakrawala
Harita idul

Urai Benang Kusut Ketimpangan di Indonesia, Ini Kata Wapres Jusuf Kalla

70

JAKARTA CAKRAWALA.CO,- Persoalan ketimpangan selalu menjadi persoalan yang tidak terselesaikan di Indonesia. Sejak tahun 1950an, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan penanganan kemiskinan, namun benang kusut ketimpangan tidak juga dapat terurai.

Minggu lalu (9/8) Bappenas melaksanakan Indonesia Development Forum (IDF) 2017. Forum yang untuk pertama kalinya ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai ide guna mencari solusi ketimpangan di Indonesia.

“Kebijakan afirmasi sudah sudah dilakukan sejak tahun 1950an, berbagai kebijakan alternatif sudah dijalankan dari beberapa periode pemerintahan, mulai dari jaman penjajahan, era presiden Soekarno, Presedin Soeharto bahkan sampai saat ini. Semua kebijakan yang dilakukan ini tujuannya baik, namun belum membawa hasil yang signifikan, belum cukup untuk menangani dan mengatasi ketimpangan di Indonesia. Hasilnya ada, tapi sangat kecil. Sehingga ketimpangan stagnan,” Papar Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka IDF 2017 di Jakarta.

Wapres menegaskan, IDF 2017 harus mampu menghasilkan berbagai formula baru yang akan dirumuskan dalam sejumlah kebijakan. Kebijakan yang diterapkan berupa program, harus dipastikan mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

“Tahun 2014 pemerintah sudah menyalurkan subsidi sampai 20% dari APBN atau sebesar Rp 400 triliun lewat harga BBM, listrik, dan lain-lain. Kebijakan itu ternyata juga tidak efektif. Oleh karena itu sekarang subsidi kisa salurkan langsung kepada para penerimanya,”kata Jusuf Kalla.

Saat ini pemerintah melakukan kebijakan subsidi langsung, yang dilakukan melalui program pendidikan antara lain Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, Beasiswa, dan lain-lain. Di bidang kesehatan, subsidi langsung antara lain diberikan melalui BPJS Kesehatan, Program Keluarga Harapan, Dana Desa. Penyaluran subsidi langsung juga berarti mengurangi pos pengeluaran keluarga penerima subsidi.

Wapres menambahkan, inti dari upaya mengurangi ketimpangan adalah meningkatkan produktivitas dan mengurangi pos pengeluaran di kalangan masyarakat miskin. Peningkatan produktivitas atau pendapatan dilakukan melalui subsidi dan investasi manufaktur di daerah.

Upaya meningkatkan produktvitas juga dilakukan melalui pembukaan kesempatan kerja. Caranya, pemerintah mempermudah investasi industri manufaktur di daerah. ”Karena eksekusi atas ketimpangan dan kemiskinan sebagian besar dilakukan di daerah,”tutup Wapres. ***(Dew)

Comments are closed.