Cakrawala News
Portal Berita Online

Upaya DPRD Sidoarjo Mendorong Universal Health Coverage di Tahun 2021

0 36

SIDOARJO, CAKRAWALA.CO – DPRD Kabupaten Sidoarjo, terus menunjukan komitmen mendukung program jaminan kesehatan nasional-kartu sehat (JKN-KIS) sebagai Program Strategis Nasional dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Sidoarjo.

Ketua DPRD Sidoarjo, H. Usman, mengatakan UHC merupakan salah satu cita-cita Pemerintah Indonesia, UHC menjadi jalan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, melindungi dari resiko finansial akibat pelayanan kesehatan khususnya penyakit katastropik.

UHC adalah program yang memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mengahadapi kesulitan finansial. Hal ini ditunjang dengan pelayanan fasilitas kesehatan yang berkualitas.

ads bukopin

“Program UHC ini sebagai bentuk keseriusan Eksekutif dan Legislatis untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Masyarakat Sidoarjo agar tidak ada masalah dalam pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit yang ada di Sidoarjo, jadi ini untuk semua warga yang ber KTP Sidoarjo berobat dimanapun Gratis cukup dengan menunjukkan identitas KTP,” Ungkapnya.

Setiap masyarakat berhak memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Manfaat ini lebih dirasakan bermakna bagi para penderita penyakit katastropik yang berbiaya tinggi dan memerlukan perawatan lanjutan. Hal ini tentu sangat berat bagi masyarkat miskin dan tidak mampu.

Masih dikatakan Usman, Program ini mulai Tahun 2021, kebutuhan anggaran untuk UHC tersebut sebesar 175 Milliar.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, HM Dhamroni Chudlori, menambahkan pihaknya akan mendorong jaminan kesehatan bisa menjadi prioritas di tengah pendemi.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, HM Dhamroni Chudlori

“Melalui program UHC atau menyelenggarakan BPJS gratis untuk semua warga Sidoarjo tanpa terkecuali,” tegas Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, saat dikonfirmasi cakrawala.co, Jumat 2 Oktober 2020.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Program UHC atau bahasa gamblangnya BPJS gratis disusun dengan semangat menuju cakupan kesehatan semesta untuk negeri tercinta termasuk di Kabupaten Sidoajro.

Dimana menurut Dhamroni, Sidoarjo dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, untuk mendukung keberlangsungan kepesertaan Program JKN-KIS serta mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berkeadilan sosial.

Menurut Dhamroni program ini sudah dilakukan di 120 kabupaten kota se Indonesia, dan ini merupakan satu komitmen kepala daerah untuk mewujudkan APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Di tahun 2019 saja ini sudah dilakukan di 120 kabupaten kota, jadi perlu kita dorong di DPR, butuh komitmen kita baik pusat maupun pemerintah daerah, mau tidak berbuat untuk masyarakat,” imbuhnya.

Di provinsi Jawa timur program ini sudah dijalankan di Kabupaten Bojonegoro dan Kota Mojokerto yang melaksanakan secara menyeluruh, sehingga ia mengatakan perlu lebih banyak kabupaten kota di Indonesia yang melaksanakan.

Jika Kabupaten Sidoarjo menerapkan UHC di tahun 2021, maka harus memperhatikan berikut ini.

1. Pengalihan peserta PBPU menunggak kelas III (tiga) sebanyak :
92.155 jiwa x 25.500 + 2.349.952.500/Bulan

2. Untuk mencapai UHC 99% dari penduduk Sidoarjo 1.926.588 jiwa di tahun 2020 maka :

a. Dengan capaian kepesertaan JKN KIS September 2020 terdapat 1.635.616 jiwa, maka diperlukan penambahan sebesar 271.706 jiwa.

b. Dengan besaran iuran 271.706 x 25.500 = 6.928.506.000, / Bulan.

c. Untuk 2 bulan trakhir di tahun 2020 maka diperlukan besaran iuran 6.928.506.000 x 2 bulan = 13.857.012.000

d. Untuk UHC di tahun 2021 maka : 271.706 x (35.000 + 2.800) x 12 bulan = 123.245.841.600

Simulasi Tahun 2021, jika :
3. Peserta PBPU/BP kelas 3 Mandiri yang terdaftar di faskes tingkat pertama di Sidoarjo, baik Faskes tingkat pertama swasta ataupun Faskes tingkat pertama Pemerintah berjumlah 259.215 peserta, dengan perhitungan kontribusi iuran selama satu tahun di 2021. (259.544 x 2800 x 12 bulan) = 8.720.678.000

4. Peserta PBID Kabupaten Sidoarjo yang kemungkinan belum masuk DTKS sebanyak 96.779 peserta dengan perhitungan iuran + kontribusi iuran : 96.779 x (35.000 +2800) x 12 bulan = 43.898.954.000

5. Maka total iuran dari Peserta :
PBPU/PB Kelas 3 Mandiri : 8.720.678.000
Peserta PBID Kabupaten Sidoarjo : 43.898.954.000
Penambahan untuk UHC (poin 2d) : 123.245.841.600
*Besaran iuran selama satu tahun di 2021 sebesar : 175.865.474.000,- (Win)

Leave A Reply

Your email address will not be published.