Cakrawala News
Portal Berita Online

Tuntut Mundur Direktur Utama Perhutani, 1500 Serikat Karyawan Perhutani Lakukan Aksi

MADIUN, CAKRAWALA.CO “Naikkan Gaji, Turunkan Direktur Utama.” Yel – yel tersebut yang terus diteriakkan berkali – kali oleh sedikitnya 1.500 perwakilan Serikat Karyawan Perum Perhutani (Sekar PHT) se-Pulau Jawa, dalam aksi damai, Rabu 29 Januari 2020.

Sebelumnya mereka melakukan orasi di Stadion Wilis Kota Madiun. Dilanjutkan berjalan kaki, dengan membawa berbagai tulisan berisi tuntutan, menuju halaman Gedung Pusdikbang Perum Perhutani Madiun. Dalam aksi yang juga bertepatan dengan Hari Lahir (Harlah) Sekar PHT yang ke-15 ini, mendapatkan pengawalan petugas kepolisian Polres Madiun Kota.

Dalam aksinya mereka menyuarakan berbagai tuntutan kepada perusahaan, diantaranya menaikkan gaji karyawan, memenuhi hak – hak kesejahteraan karyawan, membiayai pengelolaan hutan yang memadai, menciptakan produk baru yang berkualitas, mengelola hutan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian, kebijakan dan arahan yang jelas dari direksi dalam mensukseskan program pemerintah.

Selain itu, mereka juga menuntut Direktur Utama Perhutani, Renaldy M Maulana sebagai penanggung jawab tertinggi untuk mundur dari jabatannya. Hal ini karena mereka menganggap ia telah gagal dalam memfokuskan diri pada tugas-tugas pelayanan umum untuk menyejahterakan karyawan dan masyarakat sekitar hutan, dan mengelola ekosistem Hutan Jawa.

Ketua Dewan Pengurus Pusat Sekar PHT, Mohammad Ikhsan menginginkan sistem penggajian diperbaiki, artinya gaji yang setara dengan minimal nominal 5 juta rupiah. Ia mengungkapkan Jawa Tengah sebagai penyokong tertinggi, namun karena sistem gaji berdasarkan UMR , maka mereka menerima upah paling rendah.

“Jika tuntutan kami dalam aksi kali ini tidak terpenuhi, maka Serikat Karyawan Perhutani akan menyampaikan pendapat di muka umum di Kementerian BUMN dan Istana Negara dengan jumlah yang lebih besar,” ungkap Ikhsan.

Sementara itu usai mediasi, Direktur SDM umum dan IT, Kemal Sudiro mengungkapkan, pihaknya menampung semua hal yang disampaikan oleh perwakilan Sekar PHT hari ini. Ia berjanji akan membuka komunikasi dua arah dengan duduk bersama, untuk mencari penyelesaian yang menjadi tuntutan dalam aksi ini.

“Mari kita duduk bersama membahas hal ini, untuk menyelesaikan permasalahan. Karena kalau terjadi miskomunikasi dan kepercayaan tidak ada, akan sulit diperbaiki. Yang menjadi tuntutan tersebut, sebenarnya sudah di implementasi pelan – pelan, namun yang terjadi komunikasinya tidak sampai kepada mereka. Buktinya ada,” ungkap Kemal.

Disinggung perihal tuntutan mundur Direktur Utama, Kemal menjelaskan, hal tersebut tidak dalam kapasitasnya menyampaikan informasi tersebut, karena merupakan kewenangan BOD. Menurutnya ranah yang sebenarnya ada di Kementrian BUMN. “Seharusnya beliau (Direktur Utama, red) hadir disini. Tapi kenyataan nya tidak bisa hadir karena beliau harus ke kementerian,” kata Kemal.*(Ayu/Win)

%d bloggers like this: