Cakrawala News
Portal Berita Online

Tower “Bodong” Berdiri di TKD Harga Sewa Pertahun 75 Juta, Komisi A Larang Beroperasi

0 272

SIDOARJO, CAKRAWALA.CO-Menara Telekomunikasi (Tower) salah satu provider yang sudah berdiri diatas lahan milik Tanah Kas Desa (TKD), di Desa Medaeng, Kecamatan Waru. Ternyata masih “bodong” alias belum memiliki ijin.

Temuan tower “bodong” tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi A Subandi yang melakukan Sidak ke lokasi bersama Wakil Ketua, Sekertaris dan Anggota Komisi A.

“Berdasarkan pengaduan masyarakat, lalu kita tindaklanjuti. Ditemukan yang dipermasalahkan adalah IMB (Izin Mendirikan Bangunan) belum ada. Karena izinya belum lengkap tidak boleh ada kegiatan dan karena tower ini sudah dibangun. Maka jaringan PLN-nya harus diputus selanjutnya kita hearing nanti,” ujar Ketua Komisi A, seusai sidak didampingi Wakil Ketua Harris, Sekertaris Warih Andono dan anggota Tarkit Erdianto, Pujiono, M. Sochib dan Bashor. Selasa 26 November 2019.

ads bukopin

Masih menurut mantan Kepala Desa Pabean, Subandi menambahkan info yang diperolehnya sistem dari desa sudah dipenuhi semua. Sosialisasi warga, Musyawarah dengan BPD. Namun karena ada kendala lingkungan, sehingga proses soal izin berhenti.

Tower bermasalah izin belum diurus langsung di sidak dewan komisi A. (Foto/Win)

Ditempat yang sama Sekertaris Komisi A, Warih Andono menjelaskan temuanya jika memang benar tower berdiri di atas TKD. Disewakan selama 11 tahun dan satu tahunya seharga Rp 75 juta. Total nilai sewa selama 11 tahun Rp 825 juta.

“Ada dua macam aturanya. Yang pertama kalo sewa menyewa cukup desa tanpa persetujuan Bupati dengan catatan menyewa selama 3 tahun dan pembayarannya tiap tahun. Yang kedua kalo pembayaran lebih dari 3 tahun maka bentuknya kerjasama dan harus ada persetujuan Bupati,” ucap Warih.

Sementara itu Kades Desa Medaeng, Abdul Zuri menuturkan pihaknya akan mengikuti arahan dari Komisi A dan mengikuti aturan dan petunjuknya.

“Ya kita ikuti, kita taati aturan dan petunjuk, secara Perda dan Pergub, arahan dari Komisi A yang sudah berupaya baik hearing di dewan kapan hari dan sidak hari ini. Kita akan sampaikan ke pihak yang mengerjakan yakni PT. TGB (Tower Bersama Group) untuk patuh atas aturan yang sudah ada,” ungkap Kades Medaeng.

Dalam Sidak yang dilakukan Dewan juga hadir dari pihak Pol PP Sidoarjo. Namun Sat Pol PP tidak melakukan penyegelan meskipun sudah diketahui bahwa tower tersebut berdiri tanpa ada izin yang lengkap.

“Kita dalam hal ini sifatnya melakukan pendampingan bukan eksekusi karena belum ada perintah. Pengawas bangunan dalam hal ini pihak PU Cipta Karya wajib mendahului surat peringatan kepada yang bersangkutan untuk megurus izin. Langkahnya bagaimana pihak dinas terkait, kita pastikan akan mendukung untuk backup kalo kita sudah dipanggil untuk melakukan penertipan kita siap,” tegas Yani Setiawan, Kabid Ketentraman dan Ketertipan Umum, Pol PP Kabupaten Sidoarjo. (Win)

Leave A Reply

Your email address will not be published.