Cakrawala News
Portal Berita Online

Tolak Refocusing ADD, AKD dan PPDI Trenggalek Datangi Gedung DPRD

0 233

Trenggalek, Cakrawala.co,- Rencana Refocusing Anggaran Dana Desa (ADD) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021, ditolak Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Trenggalek pasalnya hal itu akan mempengaruhi terhadap Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) desa.

Puluhan kepala desa dan perangkat desa mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek guna meyuarakan tuntutannya terkait refocusing ADD, kalau dalam tuntutannya tidak ditindaklanjuti mereka akan menagih dengan masa yang lebih banyak.

Dikonfirmasi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di aula Gedung DPRD setempat, Ketua AKD Kabupaten Trenggalek Puryono mengatakan bahwa pihaknya menolak pengurangan ADD, pasalnya akan mempengaruhi terhadap ADRT desa.

“Jadi kami menolak, karena akan sangat mempengaruhi terhadap ADRT kita mulai dari RT, RW, BPD, PKK, dan Posyandu semua akan terkurangi,” ungkapnya di Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek. Kamis (8/4).

” Sehingga kami menuntut refocusing terkait ADD yang digunakan untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.

Hasilnya diungkapkan pria yang saat ini menjabat Kepala Desa Karangturi Kecamatan Munjungan bahwa DPRD menjamin untuk mengawal akan tetapi belum ada jawaban yang pasti dari OPD dan TAPD mengingat hari ini sifatnya masih RDP kebenaran dari refocusing ADD rata-rata per desa 32 juta.

“Jika dalam tuntutan kami tidak ditindaklanjuti maka hari senin kami sepakat bersama teman-teman akan menagih rapat hari ini dan akan turun ke jalan dengan jumlah yang lebih banyak secara keseluruhan, bahkan kami akan mogok,” tuturnya.

Sementara itu di tempat yang sama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Agus cahyono saat dikonfirmasi mengungkapkan komitmennya untuk mengawal semaksimal mungkin aspresiasi para AKD dan PPDI, sehingga pos ADD tidak terkurangi.

“Melihat aspirasi teman-teman AKD dan PPDI kita akan berkomitmen, bersepakat untuk mengawal bahwa untuk pos ADD di anggaran APBD tahun 2021 tidak terefocusing,” tuturnya.

Lanjut ia menceritakan walaupun kemari sempat berdiskuai dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) terkait pengurangan sedikit di pos ADD sekitar 5 milyar, namun setelah mendengar aspirasi AKD dan PPDI pihaknya berkomitmen mengawal aspirasinya agar ADD tidak dikurangi.

“Melalui aspirasi teman-teman AKD dan PPDI hari ini bahwa kita sepakat akan mengawal aspirasi mereka dan kami sepakat bersama sekda beserta jajarannya untuk berkoordinasi agar sebisa mungkin ADD tidak terkurangi,” jelasnya.

Walaupun menurutnya Refocusing ADD ini sebenernya sudah ada amanat dari pemerintah pusat, yang alokasi ADD ini sebenernya 10 persen dari dana transfer.

” Dengan pengurangan dana transfer yang terjadi saat ini, otomatis secara nominal itu berkurang walaupun secara prosentase di APBD ini kita tidak mengurangi, diketahui sebelum refocusing alokasi nya lebih dari 11 persen di angka 101 milyar,” urainya.

” Dengan adanya penurunan dana transfer TAPD merencanakan penurunan angka 96 jadi ada pengurangan sekitar 5 milyar, yang kalau diprosentase masih sekitar 11 persen. Kalau berbicara prosentase ini masih bagus, bahkan sudah yang kita lakukan sudah sesuai prosentase amanat,” tutupnya.(ag).

Leave A Reply

Your email address will not be published.