Cakrawala News
Portal Berita Online

Tingkatkan Fungsi Pengawasan, DPRD Trenggalek Kawal APBD 2022

0 45

TRENGGALEK CAKRAWALA.CO – Evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, DPRD Kabupaten Trenggalek kumpulkan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) beserta pendampingnya, bertempat di Graha Paripurna Gedung DPRD setempat, Rabu ( 2/2/2022)

Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Samsul Anam mengatakan, unsur pimpinan dikumpulkan dengan agenda rapat pimpinan terkait pelaksanaan tugas anggota.

“Kita lakukan rapat koordinasi bersama AKD beserta pendampingnya. Tadi kita evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2022. Bagaimana serapannya dan seperti apa perkembangannya, yang nantinya akan kita jadikan tolak ukur perkembangan dari bulan ke bulan sampai dengan akhir tahun 2022,” ucap Samsul Anam.

Pihaknya yakin dengan meningkatkan fungsi pengawasan dalam rangka mengawal APBD tahun 2022 ini, maka pelaksanaannya akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

“DPRD akan meningkatkan fungsi pengawasan dalam rangka pengawalan APBD tahun 2022 dan untuk menghadapi penyusunan R-APBD yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),” kata Samsul.

Dalam hal ini, lanjutnya, tentu DPRD ingin masukan dari masing-masing komisi sebagai usulan kepada eksekutif nantinya karena sudah masuk pada tahun kedua RPJMD tahun 2023.

“Jadi selain fungsi kontrol kita mengenai pelaksanaan APBD, ke depannya kita akan menggelar rapat-rapat dan kunjungan kerja di dalam daerah agar lebih dioptimalkan lagi,” terang Samsul.

Ditanya soal hal-hal yang krusial dalam pembahasan kali ini, Samsul mengatakan, masih perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait beberapa usulan anggota dewan yang tidak masuk (tidak terakomodir) karena terkendala Covid-19 sehingga harus ada restrukturisasi APBD dan perlu didorong lagi agar bisa dianggarkan di APBD tahun 2023.

“Mudah-mudahan di tahun 2023 Covid-19 sudah berakhir dan sudah normal kembali agar pelaksanaan APBD 2023 bisa berjalan sesuai rencana supaya pemulihan ekonomi bisa dipercepat, program-program Bupati Trenggalek menciptakan 5.000 pengusaha dan program 100 desa wisata bisa tercapai,” harapnya.

Maka dari itu, imbuh Samsul, DPRD akan mulai merealisasikannya sebagai wujud kerjasama antara DPRD dan pemerintah daerah sebagi unsur penyelenggara pemerintahan karena tanggung jawab Bupati juga tanggungjawab DPRD.

“Pemerintah Daerah dengan DPRD itu adalah dua sisi mata uang yang saling berhubungan dimana juga disebutkan dalam Undang-Undang tahun 23 tahun 2014,” kata Samsul.

Disinggung beberapa catatan yang menjadi anggapan publik terkait kegiatan yang belum dibayar, ia menjelaskan masih meminta komisi-komisi untuk mendalaminya agar jika ada masalah bisa dicarikan solusi terbaik.

“Masing-masing komisi kami minta untuk mendalaminya, apakah ada kendala. Jika memang ada, nantinya juga akan segera dicarikan solusi terbaik seperti apa,” ujarnya.

“Ayo bergerak lebih aktif lagi, apalagi kita sebentar lagi menghadapi pemilu, kegiatannya pasti akan padat. Oleh sebab itu sekarang kita dorong anggota untuk meningkatkan fungsi pengawasan, kontrol dan sekaligus fungsi penganggaran,” tutup Samsul. (ag)

Leave A Reply

Your email address will not be published.