Cakrawala News
Portal Berita Online
ads idul fitri cakrawala
Harita idul

THR Karyawan Wajib Dibayarkan Minimal H-7 Hari Raya

0 116

Padang, Cakrawala.co,-Memasuki Hari Raya Idul Fitri, Setiap Perusahaan wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan Kepada setiap Karyawannya. THR Yang dibayarkan tersebut adalah Tunjangan Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja perusahaan yang beragama Islam. Dari Ketetapan Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumatera Barat , THR wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Dari data Disnakertrans Sumbar tercatat, 204 ribu orang pekerja yang masih aktif bekerja pada berbagai perusahaan dan berhak menerima THR keagamaan tersebut. Para karyawan tersebut tercatat dari 4.025 perusahaan besar di Sumatera Barat yang bergerak dalam berbagai bidang usaha. Saat ini 25 % perusahaan diantaranya telah mulai membayarkan THR Keagamaan bagi pekerja, sejak tanggal 29 April 2021 lalu.

Perusahaan -perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor yaitu di sektor perkebunan, perdagangan, industri, jasa dan lainya.

Pembayaran THR keagamaan itu, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016, tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh perusahaan.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Propinsi Sumatera Barat Nazrizal. S, Sos. M.si, didampingi Pengawas Ketenagakerjaan Yulita. SH dan Edwin di Kantor Nakertrans yang ditemui Cakrawala.co dikantor Disnakertrans di Jalan Ujung Gurun Kota Padang, Senin, (3/05/2021), sampai saat ini belum ada pekerja melapor ke Dinas Nakertrans yang belum mendapat THR dari perusahaan, namun yang melaporkan pekerja yang telah menerima THR sudah ada.

“Jika ada perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada pekerja tetap di berikan sangsi, namun Disnakertrans terus memantau dan menghimbau perusahaan agar segera untuk membayarkan THR kepada pekerja 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan”, tutur Nazrizal.

THR yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerja, jelasnya, yakni sebesar satu bulan gaji pekerja.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Nakertrans, bahwa 1 bulan saja seorang yang bekerja pada perusahaan, maka pekerja itu berhak mendapatkan THR.

Surat edaran Menteri Nakertran RI itu, sangat saling menguntungkan antara perusahaan dengan pekerja.Jika perusahan mampu membayarkan THR pekerja, maka perusahaan telah menciptakan suatu iklim yang baik antara perusahaan dengan pekerja.

“Artinya perusahaan tidak ingin melanggar aturan yang telah ditetapkan Kementerian Nakertrans” harap Nazrizal.

Begitu juga dengan pekerja, ketika mendapatkan haknya, mereka merasa diperhatikan kendati THR itu hak pekerja .

Pada kondisi yang kurang menguntungkan akibat pandemi atau perusahaan merugi, sehingga perusahaan tidak sepenuhnya mampu memberikan THR bagi pekerja, maka ada langkah- langkah yang bisa disepakati antara pekerja dengan perusahaan.

Terkait adanya aturan yang telah disepakati, Ia mengharapkan, agar perusahaan bisa melaksanakan aturan tersebut dengan baik, begitu juga dengan pekerja, kendati besar THR yang diterima pekerja nilainya cukup sebulan gaji saja, karena hal itu telah sesuai dengan aturan yang telah disepakati dari kedua belah pihak.

Adanya kesepakatan dan keinginan untuk sama-sama mempertahankan dan saling menghormati antara pihak perusahaan dan pekerja, maka segala pekerjaan pada perusahaan itu, bisa terlaksana sesuai harapan dan pekerja tetap pula bekerja dengan baik.

“Kita takut, gara gara THR tersebut perusahaan bisa bubar dan tidak berjalan serta pekerja akan mogok kerja”, sambung Natrizal.

Indra Mairoli

Leave A Reply

Your email address will not be published.