Cakrawala News
Portal Berita Online

Tenaga Pendidik Non PNS Mendapatkan Bantuan Rp 1,8 Juta

0 72

MALANG, CAKRAWALA.CO – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama komite penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional , serta kementrian keuangan meluncurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU), bantuan dengan total anggaran Rp 3,6 triliun.

Bantuan ini menyasar dua juta Pendidik dan Tenaga Pendidik (PTK) dan non PNS dilingkungan Kemendikbud. “Agar guru honorer kita juga mendapatkan subsidi, khususnya non pns karena kita tahu persis bahwa masyarakat kita khusus nya tenaga pendidik dan tenaga pendidikan kita saat ini sangat terdampak dengan covid- 19 ini,” ujar dr Abdul Kahar, Kamis 19 November 2020.

Kepala pusat pelayanan pembiayaan pendidikan kemendikbud dalam dialog produktif bertema ‘subsidi upah mendukung pendidikan dan tenaga pendidik non pns’ di media center komite penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (KPC PEN).

ads bukopin

BSU disalurkan pada 162 ribu dosen perguruan tinggi negeri dan swasta, 1,6 juta guru pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta dan 237 ribu tenaga tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrator, untuk besaran yang diterima ptk rp 1,8 juta sebanyak satu kali.

“Kami mengacu pada bantuan BSU yang ada di Disnaker, bantuan yang diluncurkan tempo hari Rp 600 ribu per bulan tetapi kalau didisnaker dikali 4 bulan sehingga dapatnya 2,4 juta, karna belakangan kita dikali 3 bulan makanya nilai 1,8 juta,” terang kahar.

Syarat PTK yang mendapatkan BSU syaratnya sederhana yaitu warga negara Indonesia, berpenghasilan dibawah 5 juta per bulan dan ber status non pns serta tidak pernah menerima bantuan subsidi upah/ gaji dari kementerian tenaga kerja dan bukan penerima kartu pra kerja sampai 1 Oktober 2020.

“Sebenarnya dikelompok ini saja yang kami sasar, setelah itu baru melihat secara administratif, bahwa mereka ini terdaftar di info GTK kemudian PD DIKTI ,” ungkap pejabat Kemendikbud.

“Penyaluran sudah kita laksanakan sejak tgl 16 November, pada tanggal itu langsung kita eksekusi, karena datanya sudah ada di kami dan tidak perlu menunggu data dari lapangan, tinggal kita lakukan pemadanan dengan bpjs dan pra kerja saja,” jelas Kahar.

Pencairan dana BSU akan selesai pada akhir November 2020 dan syarat mencairkan dana juga sangat sederhana, penerima bantuan cukup membawa KTP dan NPWP (bila ada), mengunduh di info GTK atau PD DIKTI dan menanda tangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak  (SPTJM), dan setelah melengkapi keseluruhan proses penerima bantuan akan diberikan pada waktu mengaktifkan rekening dan mencairkan bantuan senilai 1,8 juta dipotong pajak hingga 30 juni 2021.

“Data data di kami mudah mudahan valid apalagi kami setelah melakukan validasi dengan pemadanan data melalui bpjs ketenagakerjaan, kemudian kartu pra kerja kami samakan dan yakin data kami gak ada double karena sudah sama sama kita kordinasikan data yang ada,” ungkap kahar.

“Dia juga menambahkan akan segera memperbaharui data jika ada calon penerima bantuan yang sesuai syarat akan tetapi belum terdaftar ,tentu kami melihat bahwa data tersebut terdaftar tgl 30 july , tapi kalau baru meng input data , tentunya tidak , ” tutupnya. (teguh)

Leave A Reply

Your email address will not be published.