Cakrawala News
Portal Berita Online

Telaah PP 11 Tahun 2017 Bisa ‘Menyesatkan’ Kewenangan Bupati Gresik

0 337

GRESIK, CAKRAWALA.CO —Telaah Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 bisa menyesatkan pengambilan keputusan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto.

Telaah yang beredar dikalangan wartawan ini diduga agar Bupati tidak mengembalikan haknya Andhy Hendro Wijaya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) menguatkan putusan pengadilan Tipikor Surabaya.

Telaah surat bernomor 180/ /437.12/2019, tertanggal 23 Nopember 2020 ini dinilai sejumlah kalangan praktisi hukum sebagai bentuk penjerumusan terhadap kewenangan Bupati. Dalam telaah tersebut menguraikan pasal 285 ayat 1 dan pasal 285 ayat 2 PP 11 tahun 2017 dan pasal 43 ayat 2 peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 untuk mempengaruhi agar Bupati Sambari tidak mengembalikan jabatan Andhy Hendro Wijaya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) setelah bebas melalui putusan MA yang menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Gresik tertanggal 09 November 2020 yang menguatkan putusan pengadilan Tipikor Surabaya.

ads bukopin

Pada huruf romawi l terdapat kolom berisi judul ‘Pokok Persoalan’ yang menguraikan : ‘Dengan adanya putusan kasai MA terhadap Andhy Hendro Wijaya S.Sos, M.Si yang pada pokonya menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum yang secara hukum diartikan bahwa Andhy Hendro Wijaya bebas (menguatkan putusan pengadilan Tipikor Surabaya) langsung bisa ditempatkan pada jabatan semula (sekda) ?’.

Kesimpulan telaah tersebut menilai bahwa kondisi hukum jabatan Sekda definitif saat ini dinilai masih kosong setelah terbitnya keputusan bernomor 887/04/437/73/Kep/2020 tentang pemberhentian sementara sebagai PNS. Dan menyarankan agar pejabat pembuat komitmen (PPK) segera melaksanakan seleksi setelah pelaksanaan pilkada 9 Desember mendatang.

Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fajar Trilaksana Keputusan MA memiliki kekuatan hukum tertinggi sehingga putusanya harus dilaksanakan oleh eksekutor dalam hal ini bupati. Karena segala tuntutan JPU telah ditolak oleh MA yang menguatkan putusan pengadilan Tipikor sehingga seluruh hak harkat martabat dan jabatan harus dikembalikan sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

“Kalau bupati mengikuti telaah PP 11 Tahun 2017 bisa dipastikan blunder. Karena bupati bisa digugat Pak Andhy, dan saya yakin jika haknya tidak dikembalikan Bupati pasti digugat karena ini masalah hukum yang sangat jelas. Kalau dianggap mengisi jabatan kosong, non aktif bukan jabatan kosong. Karenanya di isi pejabat sementara (Pjs). Ini kan telaah yang dipaksakan sehingga bisa dikatakan ngawur,” ungkap Fajar, Selasa (24/11).

Ditegaskan Fajar, dalam UU Nomor 8 Tahun 1988 tentang KUHP pihak berwenang dalam hal ini bupati wajib mengembalikan jabatanya karena itu memang haknya orang atau pejabat yang tidak terbukti bersalah.

“Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.”

Adapun Penggantian terhadap sejumlah kerugian tentu hal ini tidak serta merta, bisa jadi jika menyangkut Hak Keperdataan maka Salinan Putusan yang telah dinyatakan Inckrah maka bisa buat bukti sempurna dalam melakukan Gugatan Perdata.

Karena hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum, berikut juga minta berhak untuk minta rehabilitasi, dan pemulihan. hak dikembalikan terhadap martabat dan kedudukannya.

Apalagi ungkap Fajar surat keputusan bupati bernomor 887/04/437/73/Kep/2020 sifatnya hanya penghentian PNS sementara. Artinya tat kala perkara pidana yng menjadikan alasan diberhentikannya tersebut diputus tidak terbukti, yang harus dikembalikan kedudukannya seperti sedia kala.

“Yang pasti ada konspirasi sesama oknum pejabat di Gresik yang ketakutan jika Andhy kembali menjadi Sekda sehingga muncul telaah yang menyesatkan itu. Padahal yang sebenarnya sampai hari ini Pak Andhy secara hukum menjabat sebagai Sekda, karena SK nya hanya di non aktifkan. Putusan MA harus ditaati bukan diakali. Bupati harus cerdik dan cerdas jika ada pejabat dibawahnya yang berusaha memanfaatkan kewenangannya dengan cara melakukan manuver aturan tetapi dengan cara yang licik,” punkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Gresik, Nadlif mengaku pihak berencana melakukan konsultasi tersurat ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait rencana pengembalian Andhy Hendro Wijaya sebagai ASN dan jabatanya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) yang saat ini statusnya masih non aktif.

“Itu saja. Saya sangat ingin Pak Andhy segera kembali menjadi Sekda sehingga enak konsultasinya. Dan saya sudah konsultasi dengan Pak Bupati. Intinya pak Bupati setuju. Suratnya masih dimeja saya belum saya kirim,” kata Nadlif kepada awak media. (Zen)

Leave A Reply

Your email address will not be published.