Cakrawala News
Portal Berita Online

Tak Hadir Dalam Proses Anmanning, Pemohon Minta PN Malang Segera Eksekusi Aset Miliaran Rupiah di Jalan Pahlawan Trip

0 40

MALANG, CAKRAWALA.CO – Proses anmanning kedua dalam kasus harta gono gini antara mendiang dr Hardi Soetanto dan Valentina Linawati untuk kedua kalinya tidak dihadiri oleh termohon alias Valenitan. Anmanning dilakukan di ruang sidang Kartika, Pengadilan Negeri Malang, pada Kamis, 19 Mei 2022.

Perlu diketahui kasus ini sempat membuat heboh warga Malang karena aset dari harta gono gini mendiang dr Hardi Soetanto dan Valentina Linawati mencapai 34 obyek yang tersebar disejumlah wilayah dengan nilai obyek mencapai ratusan miliar rupiah. Adapun proses eksekusi telah diputuskan oleh PN Tuban No 25 Tahun 2013 bahwa harta yang diperoleh selama menikah harus dibagi dua.

Kuasa hukum mendiang dr Hardi yakni Lardi, SH menuturkan, karena anmanning kedua tidak dihadiri termohon maka ada proses anmanning ketiga yang dilaksanakan selambat-lambatnya 30 Mei 2022 mendatang. Jika dalam anmanning ketiga pihak kembali tidak hadir maka pemohon meminta PN Malang melanjutkan tahap eksekusi selanjutnya yakni pengosongan paksa.

“Mungkin PN mengambil kebijakan sendiri (anmannig ketiga) tapi alasannya kita tidak tahu. Tapi kami dalam permohonan anmaning tadi saya ajukan ke Ketua PN jika ketiga kalinya termohon tidak datang, baik gina maupun Gladys dan Bu Valen maka kami minta kepada PN Malang segera melanjutkan eksekusi berikutnya. Dan saya menganggap hak dari Valen tidak digunakan sebagaimana mestinya dari anmanning itu,” kata Lardy.

Anmaning sendiri merupakan proses eksekusi yang dimana termohon diberi peringatan agar segera bisa meninggalkan objek eksekusi dengan cara sukarela. Dalam kasus ini, terdapat sejumlah objek eksekusi diantaranya dua rumah di Jalan Pahlawan Trip, Kota Malang nomor B6 dan B7.

Sesuai aturan, uang dari hasil penjualan harta gono gini akan dibagi dua oleh Pengadilan Negeri masing-masing dari pihak dr Hardi dan Valentina mendapat hak 50 persen dari penjualan obyek yang sudah di lelang dan dieksekusi. Lardi menuturkan jika termohon tidak mau menjalankan putusan PN Tuban No 25 Tahun 2013 maka pihaknya meminta PN Malang menjalankan putusan itu.

“Untuk itu kami selaku kuasa dari pemohon eksekusi dari ahli waris dr Hardi untuk minta segera PN melanjutkan eksekusi lanjutan yakni pengosongan terhadap objek lelang tersebut. Maksimal setelah tanggal 30 Mei 2022 besok ditambah 8 hari segera mengeluarkan penetapan eksekusi pengosongan,” ujar Lardi.

Sementara itu, Juru Bicara PN Malang, Mohamad Indarto SH.M.Hum mengungkapkan anmanning ketiga merupakan kewenangan pimpinan. Dia mengatakan bahwa pihak termohon datang saat anmanning ketiga sudah selesai. Sesuai jadwal anmanning dilakukan sejak pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB. Tetapi pihak termohon justru datang setelah pukul 12.00 WIB lebih.

“Kita jadwalkan jam 10.00 WIB, termohon tidak hadir, hanya pemohon yang hadir. Akhirnya kita kasih toleransi waktu sampai jam 12.00 WIB, ternyata termohon tidak hadir juga. Setelah anmaning selesai, baru kuasa termohon hadir saat anmaning sudah selesai lewat jam 12.00 WIB. Untuk kuasa termohon akan dipanggil kembali dan diminta untuk hadir. Jadi nanti yang memutuskan ketua atau pimpinan. Langkah selanjutnya sesuai dari keputusan ketua,” tandas Indarto. (Gastan)

Leave A Reply

Your email address will not be published.