Cakrawala News
Portal Berita Online

Susun Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Komisi II DPRD Gresik Serap Aspirasi Warga

0 1.381

GRESIK, CAKRAWALA.CO – Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, digelar Lilik Hidayati anggota Komisi II DPRD Gresik bersama para nelayan dari berbagai wilayah di Gresik, Minggu (20/3/2021).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPC PPP Kabupaten Gresik itu, menghadirkan nara sumber Tim Ahli dari Universitas Negeri Jember (Unej) Jember Prof. Dr. Khoidi SH, MM.

Menurut Lilik Hidayati kegiatan tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. Menurutnya, dengar pendapat masyarakat terkait rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Gresik Tahap I Tahun 2021 ini penting untuk dibahas. Walau di Gresik, jumlah nelayannya tidak banyak bila di banding dengan daerah lain.

“Melalui Perda perlindungan dan pemberdayaan nelayan, kami berkomitmen untuk memperjuangkan nasib dan hak para nelayan yang selama ini mungkin kurang perhatian. Sehingga, muncul persoalan-persoalan yang selalu dihadapi nelayan,” ujarnya.

Seperti, ketika nelayan kesulitan untuk mendapatkan ikan akibat lautnya tercemar atau akibat cuaca buruk sehingga tidak bisa melaut. Serta, kesulitan nelayan dalam memasarkan ikan hasil tangkapannya.

“Apalagi, persoalan nelayan sangat komplek dan butuh bantuan dari semua pihak. Karena nelayan tergantung pada sumber daya alam, untuk memastikan keberadaan ikan sebagai pencarian,” urainya saat memimpin kegiatan public hearing

Dijelaskan Lilik kondisi tersebut harus dicarikan solusi terbaik demi bisa mewujudkan kesejahteraan nelayan. Bisa dengan cara membangunkan tempat pelelangan ikan atau pasar iklan diwilayah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Seperti, yang sudah ada di Kelurahan Lumpur maupun Ujungpangkah sebagai pusat pemasaran hasil nelayan sehingga bisa meningkatkan perekonomian mereka.

“Dengan adanya Perda perlindungan dan pemberdayaan nelayan, tentunya para nelayan bisa lebih merasa terlindungi. Seperti halnya profesi lainnya yang memiliki payung hukum dan memiliki hak untuk dalam melaksanakan pekerjaannya selama tidak bertentengan dengan aturan,” tegasnya.

Sementara, Prof. Dr. Khoidi selaku nara sumber menyampaikan sebagai representasi masyarakat DPRD memiliki tanggung jawab terhadap persoalan kesejahteraan masyarakat yang diwakili.

“Inisiatif legislatif, dengan menghadirkan publik hearing tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan sangatlah tepat untuk memberikan perlindungan secara hukum. Apalagi, dibuat secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang tentunya akan mengana sasaran yang dituju,” tuturnya.

Menurutnya, persoalan nelayan sangat komplek dan butuh bantuan dari semua pihak, baik DPRD selaku wakil rakyat serta tentunya pemerintah selaku pemangku kebijakan dalam mencarikan solusi terbaik. Karena nelayan tergantung pada sumber daya alam, untuk memastikan keberadaan ikan sebagai pencarian.

Hal mendasar yang dialami nelayan pada umumnya, lanjut Khoidi adalah persoalan hasil tangkapan atau ikan yang didapat. Terutama jika lingkungan atau lautnya tercermar, kemudian alam yang tidak bersahabat akibat cuaca buruk atau gelombang tinggi hingga nelayan tidak bisa melaut untuk melakukan aktifitasnya.

Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai tentunya harus dipersiapkan oleh pemangku kebijakan (pemerintah) dalam mendukung hasil tangakapan nelayan. Sehingga, para nelayan yang mendarat setelah mencari ikan dilaut memiliki kepastian usaha.

“Yang tak kalah pentingnya yakni, akses permodalan dan teknologi informasi yang bisa diakses nelayan. Sehingga, saat mereka membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan tau apa siapa yang ditujuh dan apa yang harus mereka lakukan,” pungkasnya. (Zen/ADV)

Leave A Reply

Your email address will not be published.