Cakrawala News
Portal Berita Online

Siti Mukaromah Tolak Kebijakan Penghapusan CPNS Untuk Formasi Guru

0 131

BANYUMAS. JAWATENGAH. CAKRAWALA.CO – Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan akan menerapkan kebijakan menghapus rekrutmen guru melalui jalur CPNS dan mengalihkannya melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Pemerintah juga meniadakan formasi lowongan CPNS bagi guru mulai tahun 2021 ini.

Menanggapi hal itu, anggota DPR RI Fraksi PKB, Siti Mukaromah dengan tegas menolak kebijakan tersebut dan menilai bahwa penghapusan rekrutmen melalui CPNS sebagai diskriminasi terhadap profesi guru. Menurutnya, guru adalah profesi yang sangat mulia, harus diapresiasi dengan baik.

“Kebijakan menghapus formasi CPNS bagi guru dan mengganti seluruhnya melalui PPPK menurut saya kurang tepat, dan saya dengan tegas menolak hal itu. Guru adalah profesi yang sangat mulia, mereka adalah aktor sekaligus garda terdepan dunia pendidikan, mereka mendidik anak-anak kita. Jika guru tidak diperhatikan kesejahteraannya, saya khawatir kualitas pendidikan kita akan menurun, maka tidak boleh ada diskriminasi terhadap guru,”tegasnya, Selasa (5/1) di Purwokerto.

Legislator perempuan yang juga Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa memandang bahwa persoalan pendidikan harus dilihat secara komprehensif. Sehingga kebijakan yang diambil pemerintah sangat penting dengan memperhatikan dari hulu hingga hilir, agar secara aturan dan pelaksanaan dapat berjalan harmonis. Untuk bagian hulu, terkait regulasi sampai kebijakan yang diambil adalah dalam rangka menuju hal-hal yang strategis untuk peningkatan pendidikan. Sementara dari sisi hilirnya juga wajib diperhatikan terkait peran guru sangat penting untuk diberikan apresiasi yang baik agar dalam menjalankan profesinya akan secara totalitas dan optimal, antara aturan dan pelaksanaan harus berjalan harmonis demi masa depan anak-anak penerus bangsa dan dunia pendidikan supaya semakin baik dan maju.

Lebih lanjut, anggota DPR RI dari dapil Banyumas dan Cilacap tersebut mencontohkan bahwa di Banyumas dan Cilacap setidaknya terdapat lebih dari 5.000 guru honorer dibawah naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU yang masih harus diperjuangkan nasibnya, tidak sedikit dari mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi dan berharap mendapat kesempatan menjadi PNS. Belum lagi jumlah guru honorer dari sekolah negeri dan juga lembaga pendidikan lainnya yang tentu berharap menjadi PNS. “Saya berharap kebijakan ini dikaji ulang dengan memperhatikan berbagai sisi yang ada. Tidak ada yang ingin pendidikan kita tertinggal, kita semua berharap pendidikan kita semakin baik, semakin maju. Begitu juga para guru kita harus semakin sejahtera,” pungkasnya. (Agus Munandar/cakrawala.co)

Leave A Reply

Your email address will not be published.