Cakrawala News
Portal Berita Online

Siti Mukaromah Jadi Jubir FPKB, Desak Pemerintah Alokasikan Dana Untuk Pesantren

0 112

JAKARTA. CAKRAWALA.CO – Siti Mukaromah ditunjuk sebagai juru bicara Fraksi PKB untuk menyampaikan pandangan fraksi atas keterangan pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2021 dalam Sidang Paripurna DPR RI, dengan tegas mendesak pemerintah untuk mengalokasikan dana yang berasal dari mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN untuk Pesantren, Senin (15/6) di Jakarta.

Siti Mukaromah mengatakan, sebagaimana diatur dalam UU nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren menyatakan bahwa salah satu fungsi pesantren adalah menyelenggarakan fungsi pendidikan sehingga dapat diakui sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional. “Selain melaksanakan fungsi pendidikan, pesantren juga dapat menjalankan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Selain itu alokasi Dana Abadi Pesantren mulai tahun 2021 seharusnya juga sudah bisa dialokasikan,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Siti Mukaromah, Fraksi PKB berpendapat bahwa alokasi Kebijakan Belanja Negara di tahun 2021 yang diperkirakan sebesar 13,1 – 15,07 persen dari PDB harus menjadi triger dalam pemulihan ekonomi nasional dengan dikelola lebih efisien dan produktif. Sebagaimana janji pemerintah untuk mendorong penguatan kualitas belanja melalui spending better sehingga efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan derajat kesejahteraan. “FPKB mendesak agar penerapan belanja negara ini terus diperkuat untuk berorientasi pada hasil (result based) yang nyata,” katanya.

Di sisi belanja modal, jika dilihat berdasarkan persentase terhadap PDB, belanja modal menunjukkan tren yang justru menurun. Dalam hal ini, FPKB mendorong pemerintah agar dapat meningkatkan porsi proyek-proyek padat karya ditahun 2021, sehingga bisa memberdayakan masyarakat yang terdampak Covid-19 secara ekonomi. “Terkait alokasi belanja pembayaran bunga utang, FPKB memandang peningkatan rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB yang juga dibarengi dengan naiknya tren rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan dalam negeri, telah menunjukkan bahwa kemampuan penerimaan dalam negeri untuk mendanai pembayaran bunga utang juga terus berkurang,” jelas politisi yang akrab dipanggil Mba Erma.

Erma melanjutkan, di sisi lain, proyeksi komponen Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dialokasikan sebesar 4,30-4,85 persen terhadap PDB. FPKB mendorong agar kebijakan Transfer ke Daerah melalui DAU, DBH, DAK fisik dan Non-fisik, DID maupun Dana Otsus dan DTI serta Dana Keistimewaan DIY harus digunakan secara optimal dan transparan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial serta upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. “Terkait dana desa, FPKB mendukung langkah pemerintah untuk melakukan penyempurnaan formula Dana Desa melalui penyesuaian porsi dan metode perhitungan yang mendorong kinerja desa, termasuk dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mendorong transformasi ekonomi desa,” tegasnya. (Agus Munandar/cakrawala.co)

Bagaimana Reaksi Anda Tentang Berita ini ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: