Sidang Hak Angket DPRD Sulsel, Petinggi Partai Nasdem Ikut Terseret

MAKASSAR, CAKRAWALA.CO – Sidang hak angket anggota DPRD provinsi Sulawesi Selatan terhada gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah terus bergulir, dalam sidang yang dilaksanakan kemarin, Selasa (09/07/2019), ada nama petinggi partai Nasdem disebut sebagai pemberi dana kampanye terhadap gubernur Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.

Petinggi partai yang disebut itu juga sempat menyodorkan uang sebesar-besarnya 200 juta kepana mantan kepala biro pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan untuk memuluskan beberapa proyek tanpa mengikuti lelang.

Mantan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Jumras, mengungkap Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, mendapat duit Rp10 miliar saat Pilkada Serentak 2018. Duit itu didapat dari dua pengusaha, yakni Agung Sucipto dan Ferry Tandiari yang tidak lain petinggi partai Nasdem serta kakak kandung Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, yakni Andi Sumardi Sulaiman, dengan imbalan beberapa proyek di Sulsel.

“Anggu (Sapaan Agung Sucipto) bilang ke saya kalau dia memberi Bapak (Nurdin Abdullah) Rp10 miliar saat Pilkada. Jadi, mereka meminta dibantu untuk mendapatkan pekerjaan (proyek),” kata Jumras saat sidang Pansus Hak Angket DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo.

Jumras juga mengungkap pernah ditawari Rp200 juta agar mau memberi proyek ke pengusaha dan kakak dari Wagub Sulsel.

“pokoknya bantuki ini dua orang (Anggi dan Ferry) supaya bisa dapat proyek, Ini saya titip Rp200 juta. Tapi uang itu saya tolak,” ungkapnya.

Jumras telah memberitahu klaim Rp10 miliar dari dua pengusaha dan Andi Sumardi Sulaiman. Namun, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tak merespons.

“Saya katakan kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur, mohon maaf Anggu ini waktu meminta pekerjaan menyebut bapak menerima uang Rp10miliar,” ujarnya.

DPRD Sulawesi Selatan membuat hak angket terhadap Gubernur Sulawesi Selatan. Anggota DPRD menilai hak angket diajukan lantaran ada beberapa persoalan yang ditimbulkan, akibat adanya dualisme kepemimpinan di tubuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pansus hak angket DPRD Sulsel mencatat sebanyak 30 orang akan dipanggil akibat dari dualisme kepemimpinan itu. Sebelumnya, dua pejabat lingkup Pemprov Sulsel sempat mangkir, yakni mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Sulsel Ashari Fakhsirie Radjamilo dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulsel, Asri Sahrun Said, pada pemeriksaan Senin, 8 Juli 2019.

Ashari tidak hadir lantaran melakukan tugas perjalanan dinas dalam daerah. Sementara alasan Asri Sahrun Said tidak menghadiri panggilan Pansus Hak Angket DPRD Sulsel dikarenakan mengikuti agenda pelantikan bersama Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah serta kegiatan lain yang tidak bisa diwakili.

Dalam sidang hak angket yang di gelar Selasa lalu, dua petinggi sekaligus pengusaha dari partai Nasdem tersebut terus di bicarakan karena berupaya mendapatkan proyek tanpa mengikuti lelang karena mereka beranggapan sudah membantu gubernur Sulsel Nurdin Abdullah saat berkampanye 2018 lalu.(Rez)

Facebook Comments
%d bloggers like this: