Cakrawala News
Portal Berita Online

Sewindu UUK DIY Dinilai Belum Terlaksana Maksimal

0 16

JOGJAKARTA,CAKRAWALA.CO-Tepat delapan tahun atau sewindu Undang-undang Keistimewaan (UUK) DIY, Senin (31/8/2020) mendapatkan tanggapan dan penilaian beragam mengenai implementasi UUK DIY tersebut. Wakil Ketua komisi A DPRD DIY Suwardi menilai UUK DIY  tersebut dinilai belum terlaksana secara maksimal.

“Keistimewaan DIY sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 belum dilaksanakan secara maksimal,” ujar  Suwardi, Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY dari fraksi Golkar kepada wartawan di gedung DPRD DIY.

Lebih lanjut Suwardi menjelaskan undang-undang tersebut terdapat lima kewenangan urusan keistimewaan. Hanya saja, baru satu yang dilaksanakan sepenuhnya.

ads bukopin

“Yang sudah dilaksanakan sepenuhnya baru mengenai tata cara pengisian, pengangkatan/penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY,” tegasnya.

Sedangkan empat urusan lainnya yaitu pertanahan, tata ruang, kelembagaan dan kebudayaan masih membutuhkan perhatian serta pelaksanaan yang lebih baik.

Suwardi menggatakan, diterbitkannya undang-undang tersebut berarti turunnya Dana Keistimewaan (Danais) untuk DIY.  Pada 2019, pemerintah pusat mengalokasikan danais sebesar Rp 1,2 triliun. Sedangkan tahun 2020 Rp 1,3 triliun.

Jika melihat realisasi penerimaan dan penggunaan danais dari tahun ke tahun sejak tahun 2013, Suwardi menilai Pemda DIY telah melaksanakannya sesuai ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2012 maupun Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu).

Namun demikian capaian target dari masing-masing urusan keistimewaan masih harus dicermati dan ditingkatkan lagi. Dia berharap marwah keistimewaan hendaknya dapat dijiwai semua pihak yang berkompenten melaksanakan urusan keIstimewaan.

“Bagaimana proses perencanaan yang dimaksud. Sungguh pun danais sudah sesuai ketentuan, apakah substansi kegiatannya mencerminkan  asal usul dan historis keistimewaan di DIY,” pungkas Suwardi. ( Okta/ Santosa)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.