Cakrawala News
Portal Berita Online

Senator Sulut Djafar Alkatiri Menerima Aspirasi DPRD Kotamobagu

JAKARTA.CAKRAWALA CO,- Komite l  DPD RI menerima aspirasi dari DPRD Kotamobagu Sulawesi Utara, Kamis (23/1) sore, di ruangan komite l DPD RI. Senator asal Sulawesi Utara Djafar Alkatiri yang juga wakil ketua Komite l menerima langsung rombongnan DPRD tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Djafar Alkatiri menjelaskan bahwa dirinya terus memantau perkembangan rencana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR). Meskipun kebijakan moratorium DOB sampai saat ini masih belum dicabut oleh Presiden Joko Widodo.

“Kita ada diperingkat atas, ampres (amanat presiden) sudah ada, jadi kalau dua Peraturan Pemerintah ini diterbitkan, Provinsi BMR otomatis menjadi Provinsi baru”, tegas Djafar  Alkatiri di pertemuan dengan rombongan DPRD Kotamobagu.

Ketua Komisi I DPRD Kota Kotamobagu, Agus Suprijanta menjelaskan, kehadiran mereka ini selain mempertanyakan tentang perkembangan rencana pembentukan Provinsi BMR, juga ingin mempertanyakan tentang pelaksanaan kebijakan Dana Desa dan Dana Kelurahan di Kotamobagu.

“Kami ini Kota, tetapi ada 15 Pemerintah Desa didalamnya, selebihnya Kelurahan. Soal Dana Desa ini, mohon Pimpinan jelaskan mekanisme penyalurannya,” Ujar Agus dari Partai Hanura.

Lanjut Agus, terkait Alokasi Dana Desa (ADD) walapun bersumber dari DAU namun terus terang ini membebani APBD kami yang hanya sekitar Rp. 700–an miliar. Begitupun dengan Dana Kelurahan yang dulu diwajibkan oleh pusat.

Sehingga Agus menambahkan, sampai saat ini kami belum anggarkan di APBD karena keterbatasan anggaran. Akhirnya banyak anggaran yang kami pangkas. Kami minta Komite I DPD RI untuk mengadvokasikan soal Dana Kelurahan tersebut.

Djafar usai mendengar aspirasi DPRD Kotamobagu berjanji akan membahasnya bersama dengan Kemendagri, Kemendes PDTT dan Kementerian Keuangan pada minggu depan saat digelar Rapat Dengar Pendapat.

Terkait Dana Desa, lanjut Djafar, 15 desa di Kotamobagu mendapat alokasi Dana Desa tahun 2020 ini sebesar Rp. 22,5 miliar dan tahapan penyalurannya yaitu 40 persen di tahap pertama, 40 persen tahap kedua dan 20 persen tahap ketiga.

“Tetapi saya juga minta Walikota Kotamobagu untuk pro aktif dengan pemerintah pusat terutama yang menyangkut Dana Desa dan Dana Kelurahan”, tegas Jafar.

Djafar berharap dengan pertemuan tersebut, stakeholder juga harus pro aktif dan bekerja sama dengan DPRD kotamobagu, agar masalah ini terselesaikan. (***) dianra

 

%d bloggers like this: