Cakrawala News
Portal Berita Online
ads bukopin

Senator DJA Rapat Bersama Komite l dan Menteri PDTT, Bahas Pencairan Dana Desa Covid19

0 22

MANADO.CAKRAWALA.CO,- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Komite l bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Islandar, melakukan rapat koordinasi via teleconference zoom meeting, Rabu (22/4/2020). Membahas regulasi dan implementasi kebijakan atas dana desa pandemi Covid19. Yang dipimpin ketua Komite l DPD I Agustin Teras Narang.

Komite l DPD meminta agar pencairan anggaran desa BLT  sebesar 22 triliun, segera dicairkan. Mengingat kondisi sekarang ini pandemi Covid19 telah menyebar se Indonesi. Namun semua anggota komite l sepakat untuk menyederhanakan regulasi pemanfaatan Dana Desa untuk penanganan  Covid19. Khususnya Permendesa PDTT nomor 6 tahun 2020, tentang prioritas penanganan dana desa 2020.

“Sebaiknya kriteria untuk mendapat dana desa tersebut, harus dirubah, karena sekarang ini sudah banyak warga yang miskin dengan adanya wabah Covid19,” jelas wakil ketua Komite l DPD RI Djafar Alkatiri saat rapat berlangsung via zoom meeting.

Alkatiri menambahkan, bahwa kepentingan di setiap desa berbeda. Begitu juga dengan Sumber Daya Alam dan  Sumber Daya Manusia juga semunya berbeda.

Alkatiri Senator asal Sulawesi Utara ini, menjelaskan ada beberapa hal dari hasil rapat tersebut. Diantaranya, Komite l DPD RI mendesak agar menteri PDTT segera berkoordinasi dengan kementrian Keuangan agar melakukan percepatan penyaluran dan pencairan Dana Desa tahun 2020.

Disamping itu, Komite I DPD RI dan Kemendes PDTT RI sepakat untuk mendorong kesepahaman, antara Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI serta Inspektorat terkait, tentang pemanfaatan Dana  Desa untuk Covid19.

Komite I DPD RI juga, meminta Kemendes PDTT RI untuk melaksanakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) tepat sasaran. Dengan melibatkan kelompok miskin, penganggur, setengah penganggur dan kelompok marjinal lainnya.

Memastikan pelaksanaan BLT, agar tepat waktu dan tepat sasaran serta melibatkan pemangku kepentingan di Desa. Melakukan mekanisme musyawarah desa (musdes) sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dan terakhir, Komite I DPD RI sepakat dengan Kemendes PDTT RI untuk saling bersinergi dalam rangka pelaksanaan program-program penanggulangan Covid19 di desa.(***) dianrah

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: