Cakrawala News
Portal Berita Online

Seminar FH Undip Rekomendasikan Kepala Daerah Pertajam Program Perda

SEMARANG, JAWA TENGAH, CAKRAWALA.CO – Kepala Daerah diminta melakukan penajaman program kerja, fasilitasi, verifikasi dan klarifikasi setelah kewenangan pembatalan perda oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur dicabut Mahkamah Konstitusi. Dalam seminar nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum Undip, di Semarang, kamis (5/10/2019), Sukoyo, SH. M.Si. Direktur Pengawasan Produk Hukum Ditjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri, menyatakan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XII/2015, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur tidak lagi memiliki kewenangan membatalkan Perda Provinsi maupun Kabupaten Kota.

“Pembatalan Perda kini menjadi wewenang Mahkamah Agung. Namun demikian Menteri Dalam Negeri dan Gubernur tetap memiliki wewenang, yaitu membatalkan Peraturan Kepala Daerah,“ kata Sukoyo. Lebih lanjut Sukoyo mengungkapkan, karena tidak lagi memiliki kewenangan membatalkan perda, maka pembinaan kebijakan daerah difokuskan pada penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap program perda, fasilitasi, verifikasi dan klarifikasi.Penajaman program perda merupakan strategi pengurangan obesitas regulasi daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120/2018, mekanismesnya adalah Program pembentukan (Propem) Perda Kabupaten Kota disampaikan ke Gubernur untuk dilakukan penajaman.

Prof Dr. Maria Farida Indrati, SH. MH, gurubesar Ilmu Perundang-undangan Universitas Indonesia, Sukoyo, SH. Msi. Direktur Pengawasan Produk Hukum Ditjen Otda Kementrian Dalam Negeri, Iwan Iskandar, SH. MH. Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, menjadi narasumber seminar nasional. (Foto: Syam)

Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan. Sedangkan verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan nomer registrasi. “Selanjutnya dilakukan klarifikasi, yaitu pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, “ ungkap Sukoyo.

Tahapan berikutnya dilakukan harmonisasi agar produk dari perda tersebut berkualitas, dan fungsi kelembagaan yang melekat di Biro Hukum, bagian hukum dan penyusunan Perda dan Perkada menjadi kuat peranananya.

Seminar nasional diikuti ratusan peserta dari perwakilan bagian hukum Pemprof, pemkab dan kota di Jawa Tengah, akademisi, LSM dan praktisi hukum.  Dalam seminar nasional tersebut juga menampilkan nara sumber Prof Dr. Maria Farida Indrati, SH. MH, gurubesar Ilmu Perundang-undangan Universitas Indonesia, yang menyampaikan materi “Eksistensi Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional”.

Sementara Iwanuddin Iskandar, SH. M.Hum, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan materi Kelebihan dan Kelemahan Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Paska Putusan Mahkamah Konstitusi”.

Dekan Fakultas Hukum Undip, Prof. Dr. Retno Saraswati. SH. M.Hum saat menjadi keynote speaker seminar menyatakan seminar bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pembinaan dan pengawasan peraturan daerah paska putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XII/2015.

Selain itu untuk mengetahui dan mengkaji mengenai rekonstruksi pembinaan dan pengawasan peraturan daerah paska putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kegiatan dari seminar akan ditindak lanjuti dengan pelatihan penyusunan Perda. “Tindak lanjut dari seminar ini adalah akan dilaksanakan pelatihan penyusunan perda di tingkat daerah baik propinsi, kabupaten dan kota secara bertahap,” kata Retno. (Syam)

%d bloggers like this: