Cakrawala News
Portal Berita Online

Sekda Kalteng Hadiri Rakor Virtual Penyelenggaraan Perizinan Daerah

0 99

PALANGKARAYA KALTENG CAKRAWALA.CO – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri  menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Sosialisasi dan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Terkait Kesiapan Online Single Submission (OSS) secara virtual di Ruang Rapat Bajakah, Selasa (23/02/2021).

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Sekretaris Kabinet Pramono Agung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah merupakan aturan turunan dari UU Cipta kerja, untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tersebut telah mengatur secara khusus penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh wilayah Indonesia.

Seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengenai Pokok-pokok Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 meliputi analisis risiko kegiatan usaha, NSPK, sistem OSS, tata cara pengawasan, evaluasi dan reformasi kebijakan, pendanaan, penyelesaian permasalahan dan hambatan serta sanksi.

“Sebagai bentuk gambaran umum, mengatur mengenai kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, pelaksanaan perizinan berusaha di daerah, penyusunan perda dan perkada, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan serta sanksi administratif,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menyampaikan, mengenai ruang lingkup dan tujuan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

“Tujuan penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah diantaranya untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha, menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Turut hadir mendampingi sekda yakni Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy dan Kepala Perangkat Daerah terkait.***HT

Leave A Reply

Your email address will not be published.