Cakrawala News
Portal Berita Online
idul harita

Salah Kaprah KTP-El Untuk Transgender dan Solusinya

0 719

Oleh: Rika R. Wijaya (Pemerhati Sosial Politik & Aktivis Muslimah)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melihat banyak transgender tanpa dokumen kependudukan. Kemendagri mulai membantu membuatkan KTP elektronik (e-KTP/KTP-el) untuk transgender.

Sebagaimana keterangan pers Pusat Penerangan Kemendagri, Sabtu (24/4/2021), langkah Kemendagri membantu pembuatan e-KTP untuk transgender disampaikan lewat rapat virtual Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri dengan Perkumpulan Suara Kita.

“Dukcapil seluruh Indonesia akan membantu teman-teman transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Bagi yang sudah merekam data, caranya: harus diverifikasi dengan nama asli dulu. Pendataannya tidak harus semua ke Jakarta. Di daerah masing-masing juga bisa dibantu oleh dinas dukcapil setempat. Termasuk untuk dibuatkan KTP-el sesuai dengan alamat asalnya,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh. (news.detik.com 24/4/2021)

ads harlah pkb

Kebijakan baru ini diluncurkan agar tidak terjadi diskriminasi pada kaum transgender yang memiliki hak untuk mengakses layanan publik, sebagaimana menurut Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Suara Kita, Hartoyo, banyaknya transgender yang tidak memiliki dokumen kependudukan membuat mereka sulit mengakses layanan publik lain, seperti bidang kesehatan untuk mengurus BPJS Kesehatan, mendapat bantuan sosial, dan lainnya.

Menyambut langkah Kemendagri, Komisi II DPR RI menilai kebijakan membantu buat e-KTP untuk transgender ini patut didukung.

“Kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang akan membantu pembuatan KTP-el untuk transgender, patut mendapatkan apresiasi dan dukungan. Saya berharap dengan kebijakan ini, saudara-saudara kita yang memilih transgender akan memperoleh kepastian layanan administrasi kependudukan. Sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara yang sah,” kata Wakil Ketua Komisi II, Luqman Hakim kepada wartawan, Minggu (news.detik.com 25/4/2021).

Berbeda dengan Komisi II DPR RI, Anggota Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Abdul Rachman Thaha mengkritik upaya yang diambil oleh Kemendagri ini.

“Ini mengarah ke pengesahan atau legalitas bagi apa yang kaum LGBT sebut sebagai jenis kelamin non-binary,” ujar Abdul dalam keterangan tertulis, Ahad, 25 April 2021.

Abdul mengatakan pencantuman jenis kelamin transgender pada e-KTP rawan dimanfaatkan para pelakunya sebagai pengakuan dan alat propaganda. Ahmad khawatir para pelaku ganti kelamin itu berkampanye bahwa menjadi transgender bukan lagi masalah di Indonesia.(tempo.co)

Dalam UU No. 24/2013 tentang Adminduk pasal 64 ayat (1) disebutkan: KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.

Ayat (2): NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. Ayat (3): Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dari paparan UU di atas, maka jelaslah bahwa seluruh warga negara memang harus didata, memiliki NIK agar bisa mengakses layanan publik.

Sehingga, alasan pembuatan KTP-el bagi para transgender untuk membantu mereka keluar dari kesulitan mengakses layanan publik merupakan alasan yang menyesatkan masyarakat. Karena sebenarnya pasal ini sudah cukup merangkul seluruh warga negara untuk bisa terdata di arsip catatan sipil negara selama pasal ini dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Kendatipun seluruh warga negara memiliki hak yang sama dalam mengakses layanan publik, namun perbuatan kaum transgender,  LGBT dan sejenisnya tidak bisa dibenarkan menurut syariat Islam. Islam memandang bahwa perbuatan mereka merupakan kemaksiatan dan perbuatan keji.

Allah Swt. berfirman, “(Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada mereka, ‘Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.” (QS Al-A’raf: 80-81)

Layaknya pelaku kejahatan, maka perbuatan semacam ini tidak bisa dilindungi hanya karena alasan kesetaraan hak atau atas nama hak asasi manusia. Karena bagaimanapun, pelaku maksiat harus mendapatkan hukuman, bukan justru dilindungi dan dibebaskan melakukan apapun yang mereka inginkan terlebih dengan payung hukum dari negara.

Negara sebagai institusi yang memiliki peran besar dalam membangun generasi dan peradaban seharusnya menjadi garda terdepan untuk menghentikan gelombang kerusakan sebagimana yang dipropagandakan oleh kaum transgender, LGBT  dan sejenisnya dengan melakukan edukasi melalui sistem pendidikan yang akan menjadi benteng setiap individu agar tidak menyimpang.

Di samping itu, negara harusnya berperan untuk menjatuhkan hukum sanksi bagi mereka yang melakukan perbuatan tersebut dan di saat yang sama melakukan kerusakan dengan mempengaruhi masyarakat. Bukan justru sebaliknya, negara malah melindungi pelaku maksiat dan menyimpang bahkan cenderung mendukung dan membebaskan bukan mengarahkan untuk bertaubat.

Berharap pada sistem pemerintahan yang tidak bersandar pada hukum-hukum Islam memang akan berujung pada kekecewaan. Pasalnya, sistem negara sekuler (memisahkan agama dari kehidupan) selamanya tidak akan menggunakan hukum Islam dalam menyelesaikan suatu problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Maka, harapan kita harusnya berpindah pada Islam. Karena hanya Islam sajalah yang bisa menuntaskan permasalahan transgender dan LGBT sampai ke akar-akarnya.

Sebab, sistem sanksi di dalam pemerintahan Islam akan ditopang dengan penerapan sistem lainnya, seperti sistem politik yang akan menetapkan kebijakan untuk mengharamkan aktivitas transgender, LGBT dan sejenisnya. Sistem ekonomi Islam akan memastikan kewajiban negara dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya akan terlaksana, sehingga rakyat tidak perlu melakukan aktivitas-aktivitas yang dilarang oleh syariat hanya demi mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Sistem sosial Islam juga akan memberikan batasan pergaulan yang boleh dan tidak. Ditambah lagi sistem pendidikan Islam akan melahirkan generasi yang bertakwa, takut hanya kepada Allah SWT, sehingga celah kemaksiatan akan semakin tertutup.

Maka, tidaklah kita rindu akan hukum Islam yang bisa menjawab persoalan hidup kita? Mari kita kembali kepada hukum-hukum Allah. Wallahu a’lam bi ash-showwab.

Leave A Reply

Your email address will not be published.