Cakrawala News
Portal Berita Online

RUU Omnibus Law, Mana yang Prioritas, Mana yang Dipending?

Jakarta. Cakrawala.co  – Koordinatoriat Wartawan Parlemen menggelar Diskusi Forum Legislasi yang bertema “RUU Omnibus Law, Mana yang prioritas, Mana yang dipending?” pada Selasa (11/02/2020). Fokus diskusi ini membahas tentang Apa itu sebenarnya Omnibus Law, dan tantangan dalam proses penetapan Rancangan Undangan-Undangan (RUU) yang diprioritaskan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Diskusi yang digelar di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, menghadirkan Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Filep Wamafma; Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Effendi Simbolon; Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Achmaad Bedowi; dan Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis.

Menurut, Margarito Kamis, Omnibus itu bukan hukum, Omnibus adalah isu, beragam isu yang disatukan di dalam satu undang-undang, ragam isu itulah yang namanya Omnibus. Dimasukan dalam UU maka disebut dengan Omnibus Law, tetapi Omnibusnya bukan Law.

Berdasarkan Prolegnas 2020, ada 4 (empat) RUU yang di Omnibus Law-kan, itu semua murni dari pemerintah. Pertama RUU tentang Cipta lapangan Kerja; kedua, RUU tentang Fasilitas dan Pajak untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian;  ketiga,  RUU Ibukota Negara, yang katanya mau pindah; terakhir RUU ke Farmasian.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Bedowi mengaku DPR RI belum menerima berkas draft Omnibus Law dari Pemerintah tetapi draftnya sudah beredar kemana-mana. “Sampai sekarang dari 4 RUU itu kami belum pernah menerima satu pun draf resmi dari pemerintah  termasuk juga surpresnya juga belum,” tegas Achmad Bedowi. Ia menambahkan, “DPR selalu menjadi bahan pertanyaan, menjadi sasaran macam-macam, padahal dari pemerintah yang belum selesai, tetapi draftnya sudah beredar kemana-mana, seolah-olah itu menjadi Draft resmi.“

Anggota Komite I DPD RI, Filep Wamafma, menilai apa-apa yang berkaitan dengan apa yang diajukan oleh pemerintah saat ini ternyata belum menyangkut substansi sesungguhnya dalam tata kelola pemerintahan di daerah saat ini.

Filep mengatakan ada 3 (tiga) hal penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan mana yang penting dan yang mana dipending dalam merancang Undang-Undang Omnibus Law. Yaitu, hal urgen yang berkaitan dengan hubungan pemerintah pusat dengan daerah dan yang kedua adalah kewenangan regulasi, dan ketiga adalah kaitan dengan perpajakan.

Meskipun menilai positip menilai positip tentang akan adanya Omnibus Law yang akan menjadi sebuah terobosan untuk mencari bagaimana menyederhanakan hampir seluruh UU yang ada menjadi pedoman dalam khususnya berinvestasi di Indonesia, Anggota PDI-P DPR RI, Effendi Simbolon, juga menilai hal ini bisa menjadi ancaman. “Apakah iya ini ancaman sebuah proses gerakan kapitalis, saya kira ya,” kata Effendi. Effendi berharap, hendaknya pemerintah memahami juga, apa perasaan dari masyarakat kita, karena ini menyangkut harkat hidup orang banyak, menyangkut kepentingan kita.  (sdk)

%d bloggers like this: