Cakrawala News
Portal Berita Online

Rusli Habibie: Demi Allah Saya Tidak Menerima Aliran Dana Proyek GORR

0 3,281

GORONTALO CAKRAWALA.CO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku bersumpah tidak menerima aliran dana dalam proyek pembebasan lahan pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR).

Hal itu ditegaskan Rusli saat diwawanacarai awak media usai Gubernur menjadi saksi dalm sidang perkara dugaan korupsi GORR, di Pengadilan Tipikor Kota Gorontalo, Senin (8/3/2021).

“Demi Allah dan Rasulullah, Saya tidak pernah menerima aliran dana GORR. Saya akan buktikan itu,” tegas Rusli.

Kepada awak media, Rusli Habibie menjelaskan, sebagai gubernur, dirinya hanya merencanakan pembangunan infrastruktur termasuk jalan Gorr.

“Nah, yang dipertanyakan dan dipermasalahkan oleh sabagian masyarakat adalah ketidakberesan terhadap pembayaran lahan dan kerugian negara,” kata Rusli.

Lanjut Rusli, ia hanya sekadar menjawab pertanyaannya, tujuannya untuk apa, proses seperti apa, dan sudah di jawab semuanya.

Tidak hanya itu, dalam keterangannya,  sambung Rusli, tujuannya jelas telah sesuai dengan pemerintah pusat mempermudah akses jalan karena sudha puluhan tahun jalan satu-satunya dari kota menuju kota atau keluar kota hanya ada di jalan Limboto.

Untuk pertanyaan kedua, ia menjawab, dalam pembebasan lahan itu melalui APBD Provinsi, dan untuk fisiknya itu balai jalan.

“Kami sudah laksanakan pembangunan Gorr sudah sampai segmen dua ini jadi persoalan. Sekarang jalannya sudah fungsional kurang lebih kurang 31 KM,” tambahnya.

“Sementara itu, Amdal itu tidak lagi domain saya, itu domain tim. tim yang telah didibentuk oleh gubernur dari beberapa instansi yang akan menganalisa AMDAL dan lain-lain sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 PP 71,” sambungnya.

“Semua tahapannya tidak ada yang kita lewati. Semua sempurna, jika terjadi kemahalan karena yang menilai bukan saya, tetapi yang menilai aprrisaal. Anggaran yang dipertentangkan di sini adalah kerugian negara karena pembayaran lahan, itu kami serahkan kepada hukum,” tegas Rusli lagi.

Ia memperjelas, bahwa yang menetukan harga itu bukan pihaknya, tetapi adalah pihak Appraisal.

“Pembayaran kepada pemilik lahan semua lewat rekening, tidak ada satupun yang lewat tunai, sebanyak kurang 1000 lebih. Dan adapun yang ditanyakan kepada kami  pembayaran dalam hal itu bukan domain kami, ” ucapnya.

“Yang menentukan harga appraisal karena dengan adanya UU baru pengadaan tanah, dan demi kepentingan umum itu dilakukan oleh aprrisal bukan lagi oleh NJOP,” pungkasnya.

(RL)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.