Rindu Pusat Kota Garut Bersih, Diantara Kebutuhan dan Keinginan

Oleh: Janur M Bagus

Menegakan Peraturan Daerah (Perda) bagi Pemerintah Kabupaten Garut memang tidak boleh ditawar-tawar lagi, selain Perda merupakan produk Legislasi daerah sebagai representasi kerja wakil rakyat di DPRD, juga tidak sedikit dalam penyusunan peraturan tersebut harus menelan biaya cukup besar. Jadi percuma membuat aturan kalau pada akhirnya tidak diberlakukan.

Dalam konteks Peraturan Daerah (Perda) tentang K3 atau Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Garut sudah cukup lama tenggelam atau nyaris tidak ada bunyinya dari Perda K3 No 18 Tahun 2017 tersebut, padahal nyata-nyata Perda itu lahir karena kawasan pusat kota Garut yang telah lama kumuh dan lumpuh dari wibawanya sebagai kota yang pernah menyandang Kota Kecil terbesih di Indonesia, hingga pernah diberikan julukan Kota Intan oleh Presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno.

Kembali perlu kita renungi bersama, bahwa lumpuhnya aura pusat kota Garut semata karena pembiaran oleh kita semua yang lambat membangun kesadaran kepada warganya, serta lambat dalam merespon perkembangan serta pertumbuhan ekonomi dan penduduk, sehingga pusat kota Garut sejak dulu hingga kini seingat penulis masih saja itu-itu saja, dengan luas wilayah serta panjang dan lebar ruas jalan yang tidak bertambah, malah cenderung berkurang karena penguasaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terus mendominasi dalam 15 tahun terakhir ini.

Dua hingga tiga periode kepemimpinan Bupati di Garut belum ada satupun yang mampu kembali menata kawasan pusat Kota Garut untuk kembali berdaulat memberi warna aura kota yang ramah tertib bersih, aman dan nyaman serta mampu mencerminkan wibawa sebuah periodesasi kepemimpinan yang visioner dan menatap jauh kedepan.

Setiap upaya dan langkah penataan selalu berujung kebuntuan dengan kembalinya PKL seolah pasukan paling berdaulat dan paling memiliki kawasan pengkolan dengan dalih isi perut dan seabreg alasan lainnya, seakan tidak pernah mau peduli dengan hak-hak orang lain yang telah dirampasnya seperti hak keberadaan trotoar bagi pejalan kaki serta hak-hak ruang publik lainnya bagi tumbuh kembang anak-anak generasi mendatang di sebuah kota yang tatanannya ramah anak dan ramah lingkungan.

Memang tidak bisa menyalahkan pihak manapun dalam konteks ini, karena semuanya berlaku hukum kausalitas atau sebab akibat, namun jika merunut asal muasal mengapa kota kita cenderung tak pernah rapi dan selalu memicu konflik kekita ingin dirapihkan? Jawabannya kembali pada kita semua, kita dalam kontek pengelolaan daerah adalah Pemerintah Daerah dengan segala daya dan upayanya serta perangkat pendukung mulai SDM, SDA serta kekuatan anggaran untuk membeckupnya. Kita dalam kontek warga masyarakat sebagai warga kota pemilik kedaulatan sesungguhnhya adalah kita semua dimana didalamnya ada warga PKL, warga yang tinggal disekitar pusat kota, pemilik toko, pengunjung kota pekerja diberbagai sektor yang ada dipusat kota dan banyak lagi stakeholder lainnya yang satu sama lain seharusnya memiliki persepsi yang sama.

Sisi pandang dengan titik temu yang fokus pada rasa serta perasaan, dimana dengan itu semua kita akan memiliki banyak pertimbangan bagi kelangsungan tata kota yang bersih rapi tertib, nyaman dan aman.

Bersih… karena semua warga membangun kesadaran untuk saling menjaga kebersihan dari prilaku jorok saat membuang sampah dan lainnya,. Tertib karena semua warga memahami bahwa semua aturan yang ada untuk ditaati bukan untuk dilanggar dengan alasan atau dalih apapun. Sementara Aman dan  Nyaman karena kita semua memahami dan layak merasakan hidup dalam lingkungan yang humanis, harmonis serta bersedia menjunjung tinggi rasa saling memahami, gotong-royong, saling menghargai dan banyak filosofi sosial budaya positif warisan leluhur kita yang sudah kita abaikan begitu saja karena kita merasa hidup diera kepintaran yang menipu dan tipuan.

Maka sejalan dengan niat dan tekad Pemda Garut saat ini yang telah memulai kembali melakukan penataan kota dengan menegakkan Perda K3 no 18/2017, sepantasnya jika kita semua sebagai warga mendukung penuh langkah-langkah itu karena sudah sesuai dengan cerminan representasi warga Garut yang terwakili para anggota dewan buktinya lahir Perda K3 itu.

Selanjutnya memang kita senantiasa dihadapkan pada dua pilihan dan perlu diingat pilihan bagi kita semua seluruh warga kota termasuk bagi pemerintah Penegak Perda, pilihan yang ada saat ini untuk penataan kota bukanlah sebuah dilema, karena unsur unsur pendukung sudah disediakan sebelumnya, untuk relokasi PKL lahan dan tempat telah terwujud dan bukan ada tanpa rupiah, semua dibangun dengan uang rakyat dari APBD, maka kurang baik bagaimana warga kita yang lainnya, mereka telah merelakan uangnya melalui APBD digunakan untuk membangun lokasi bagi PKL yang jumlahnya juga tidak lebih dari dua ribu orang, sementara seluruh warga Garut sudah mencapai 2,5 juta bahkan telah mendekati angka 3 juta jiwa. Logikanya masa 3 juta harus tersisih oleh keinginan dan kehendak yang hanya dua ribu orang saja…? ini akan menjadi aneh. Kecuali jika relokasi PKL dilakukan tanpa memberi solusi lokasi yang baru mungkin itu salah, tetapi jika semua unsur telah dipenuhi masa ia harus terus ngotot…

Dan jangan pernah mengatakan lokasi relokasi PKL tidak laku atau kurang laku…ingat semua butuh perjuangan, semua butuh cara dan upaya yang sesungguhnya bisa diupayakan jika semuanya mau dan mampu menjangkaunya. Sekali lagi tidak boleh lagi ada tawar menawar saat mengembalikan kedaulatan kota dari wibawanya, karen jika terus menimbang rasa, maka apapun tidak akan pernah terwujud dengan sempurna. Ingat diantara dua pilihan yang ada ini bukan dilema, melaikan butuh ketegasan dan komitmen bersama bahwa kita butuh kota yang bersih rapi indah dan nyaman. Serta perlu diingat saat merealisasikan penataan kota jangan hanya sebatas keinginan untuk bersih rapih dan indah karena keinginan seringkali tidak terwujud gara-gara banyaknya pertimbangan rasa.

Catatan dan rekomendasi akhir dari penulis, kita dalam hal ini Peremintah Kabupaten Garut harus sudah memikirkan dengan matang dan memulai dengan membangun kawasan pusat-pusat keramaian baru yang kelak dikemudian hari akan menjadi kawasan-kawasan perkotaan yang dapat memberi solusi dari beban pusat kota saat ini, karena menjadi satu-satunya pusat keramaian di Kota Garut.

Sudah saatnya mempersiapakan lahan bagi pergeseran dan perluasan kawasan perkotaan kebeberapa wilayah penyangga agar suatu saat nanti Garut secara infrastruktur sudah siap bermigrasi ke status kota yang sesungguhnya baik itu kota berbasis pariwisata ataupun kota berbasis industri, semuanya akan terjawab melalui kecerdasar dari para pemangku kebijakan serta keinginan warga yang relevan dengan sosio kultur Kabupaten Garut sebagai landasan awal semunya. Walohu’Alam.***

***Penulis adalah Jurnalis Ketua Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (FK-KIM) Kabupaten Garut

Facebook Comments
%d bloggers like this: