Cakrawala News
Portal Berita Online

Ratusan Sopir Truk Seruduk Kantor DPRD Ternate

TERNATE,CAKRAWALA.CO- Ratusan massa aksi yang mengatasnamakan aliansi supir dum truk, Rabu (19/2) siang mendatangi kantor DPRD Kota Ternate.

Mereka meminta DPRD melalui komisi III mencabut rekomendasi pemberhentian aktifitas proyek reklamasi yang berdampak pada jasa angkutan muatan material yang dikerjakan para sopir truk di kawasan Kelurahan Kalumata dan sekitarnya.

Kedatangan massa aksi itu diterima bagian Humas DPRD. Mereka meminta Humas dapat menghadirkan anggota Komisi III untuk menemui mereka dan melakukan hering.

Lantaran anggota komisi III beralasan berada di Ibu Kota Provinsi Malut,Sofifi, para massa aksi pun bersi keras menduduki gedung DPRD dengan ratusan kendaran truk milik mereka hingga pukul 13.00 WIT.

Berselang satu jam kemudian Ketua Komisi III DPRD Ternate, Anas Umalik, SekertarisJunaidi Bahrudin, dan berberapa anggota lainnya bersedia menemui massa aksi untuk melakukan hering di ruang ekslusif lantai II kantor DPRD.

Antrian Dum Truk di kantor DPRD Kota Ternate

Kordinator aksi, Aswat Ibrahim dalam hering bersama komisi III mengutarakan kehadiran mereka ke DPRD mempertanyakan mengapa proyek reklamasi yang sudah berjalan 3-4 bulan berjalan. Baru hari diminta tutup oleh DPRD. Bila proyek itu ditutup maka mereka tak lagi bisa bekerja memenuhi kontrak rekanan mereka.

” Kita sekali muat material untuk timbunan kita para sopir bisa dapat Rp 100 Ribu.Kenapa baru hari ini disuru dihentikan izin proyek itu. itulah yang kami datang untuk mempertanyakan masalah ini. Kalau diberhentikan imbasnya ke kita, bila roda tak berputar maka dapur pun tak berasap,”kesalnya.

Menanggapi tuntutan massa, Ketua Komisi III, Anas Umalik menyatakan,informasi yang di terima para sopir angkutan material itu tidak benar dan menyatakan tak ada rekomendasi yang dikeluarkan DPRD untuk menghentikan proyek reklamasi.

” Bisa di catat,itu tidak benar, DPRD tidak ada kewenangan teknis untuk memberhentikan kegiatan itu,” kata Anas.

Anas mengaku, sebelumnya Komisi III pernah melakukan rapat dengan pemerintah Kota Ternate tentang persoalan kegiatan usaha galian C.

Galian C itu, sebut Anas, memiliki aturan, baik aturan pemerintah daerah maupun kementrian. Sehingga sebagai warga negara yang baik siapa pun harus tunduk dengan aturan.

Ia menyatakan apapun bentuk pembangunan yang dilakukan di ternate harus sesuai aturan yang ada.

“Sekarang ada opini yang berkembang di luar bahwa DPRD memberhentikan reklamasi. itu tidak benar ,” ucap Anas.

Sementara,anggota komisi III Nurlela Syarif menjelaskan DPRD tidak berada dalam konteks lembaga penghentian pekerjaan proyek reklamasi.

Politisi NasDem itu mengaku, dalam bulan ini komisinya sudah melakukan lima kali rapat berkaitan dengan penyalah gunaan kewenangan atas izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada 17 pemerkasa pemerataan lahan atau galian C

” Tujuan awalnya rekomendasinya adalah untuk pemerataan lahan dan kawasan pemukiman bukan galian untuk menjual material. Kota ternate tidak memiliki jenis usaha dalam klasifikasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan atau galian C,” tuturnya.

ia mengaku, 17 penambang yang ada di ternate bukan klasifikasi mengantongi izin IUP bebatuan. Kenapa, kata Nurlela baru sekarang di soroti DPRD ? Sebab yang pertama ada laporan masyarakat yang terdampak usaha tersebut, dan yang kedua DPRD memiliki fungsi pengawasan atas aturan perundang-undangan.

” Evalauasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sesuai tupoksi mereka kegiatan yang dilakukan sudah menghasilkan dampak lingkungan sementara arah dan kegiatan mereka sudah tidak sesuai dengan rekomendasi,” jelasnya.

Dari evalauasi itu sebut Nurlela, DLH langsung melakukan tindakan untuk menutup semantara enam usaha itu karena tidak memiliki izin dan satu usaha dalam proses hukum.

Dalam rapat sebelumnya DPRD, Pemerintah Kota Ternate, pelaku usaha menyepakati rekanan usaha galian wajib merubah izin IUP dari pemerataan kawasan ke penambangan bebatuan agar usaha mereka tetap berjalan selisi waktu yang diberikan 14 hari namun tidak satupun dari mereka menyanggupi syarat tersebut.

“Dari hasil evaluasi DLH selama 14 hari ke- 17 usaha yang memegang rekomendasi pemekarsa seluruhnya dianggap melanggar aturan dan tidak memiliki izin IUP bebatuan” ucapnya.

Ia menambahkan, Komisi III meluruskan seluruh evalauasi yang dilakukan merupakan hasil kerja DLH yang dilaporkan kepada DPRD. Oleh sebab itu komisi III merupakan mitra DLH melanjutkan laporan tersebut hingga pada langkah strategis yakni menutup sementara aktifitas usaha mereka.

Hering kurang lebih 2 jam itu,berjalan alot dan diwarnai perdebatan antara massa aksi dan para anggota komisi III pasalnya hasil rapat tidak menentukan apakah aktifitas sopir angkutan material proyek dapat kembali beroperasi atau tidak ?

Para sopir dum truk itu menyatakan akan mogok kerja dalam menjalankan seluruh proyek pemerintah sembari menunggu DPRD melakukan berbagai konfirmasi ke pemerintah daerah terkait nasib mereka.***(IVN/ID)

%d bloggers like this: