Ratusan Anggota Polisi di Maluku Utara Ngamuk Tuntut Anggaran Pengamanan Pemilu

TERNATE,CAKRAWALA.CO- Video Ratusan personil kepolisian Polres Kabupaten Halamahera Selatan,Provinsi Maluku Utara,Senin 29 April 2019 mengamuk dan merusaki beberapa fasilitas kantor Polres setempat.

Aksi yang dilakukan ratusan personil polisi itu terekam video dan kini tengah beredar luas di tengah masyarakat Maluku Utara. Tidak tahu secara pasti apa yang mengakibatkan ratusan personil tersebut nekat melakukan aksi tidak terpuji tersebut.

Dalam potongan rekaman video anggota bahkan seruduk masuk ke ruang kantor Kapolres AKBP Agung Setyo Wahyudi dan berteriak bahkan mereka mencabut baliho integritas kepolisian yang dipampang depan mapolres dan mengeluarkan tenda -tenda ke luar halaman kantor Polres.

Dugaan sementra aksi yang dilakukan ratusan aparat tersebut dipicu pembayaran anggaran Pengamanan TPS Pemilu 2019. Sementara itu pihak Polda Maluku Utara belum memberikan keterangan resmi persoalan tersebut.

Sementara Itu Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara,Brigadir Jendral Polisi (Brigjen Pol) ,Suroto dalam konfrensi persnya mengakui beredar video mengamuknya ratusan anggota kepolisian di kantor Polres Kabupaten Halmahera Selatan merupakan buntut dari permasalahan pembayaran honor pengamanan pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Kapolda saat menggelar Konfrensi Pers di Kantor Polda Malut,Jln Kapitan Patimura Ternate,Senin 29 April 2019. Dirinya mengaku, sangat terkejut mengetahui masalah tersebut bahkan kini viral di Media Sosial.

“ Ini hanya mis komunikasi saja, kita memang mendapatkan anggaran dari PAM pengamanan itu indeksnya perorang itu Rp 171.000. Dimana uang saku Rp 53 Ribu, makan Rp 97 Ribu, jasa angkut logistik Rp 12 ribu bekal kesehatan Rp 9 ribu total Rp 171 Ribu per Hari,” ungkap Suroto.

Pemberian honor kepada anggota kata, Suroto hanya diberikan tiga hari di waktu pengumutan,hitung dan pleno . Namun, lantaran pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat PPK sering molor dari jadwal yang ditetapkan maka anggota meminta dilebihkan.

“ Hak anggota tetap kami tidak potong. Berkaitan dengan ini saya sudah menurunkan Wakapolda, Dirkrimsus, Karo Ops dan Propam untuk melakukan investigasi ke Halamahera Selatan ,” tegas Suroto.

Ia menjelaskan, Polres Halmahera Selatan memiliki anggaran tersendiri untuk penganamanan pemilu dan bukan tanggung jawab Polda Maluku Utara. Ia juga menganku selesai dari ini semua anggaran pengamanan Polres jajaran di Maluku Utara akan di evaluasi kembali.

Kapolda membantah bila dalam aksi ada anggota mengancam akan melakukan aksi mogok pengamanan pemilu bila permasalahan honor mereka tak diselesaikan.

“ Tak ada itu, Kebetulan anggota Polda ada Brimob satu Pleton Sabara 1 Pleton dan plenano tetap berjalan,” tandas Suroto (IVN/ID)

Facebook Comments