Cakrawala News
Portal Berita Online

Rapat Paripurna Internal DPRD Trenggalek Bahas Kode Etik dan Tata Beracara

0 149

TRENGGALEK CAKRAWALA.CO – DPRD Kabupaten Trenggalek melaksanakan rapat paripurna internal membahas keputusan DPRD tentang persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan (BK) Dewan Bertempat di Graha Paripurna, gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, Selasa, (28/6/2022)

Raperda kode etik Dewan dan Tata beracara BK ini merupakan langkah lembaga legislatif untuk menguatkan kode etik Dewan supaya dalam bekerja mempunyai aturan.

Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi mengatakan, rapat paripurna internal ini mengesahkan 2 Raperda. “Kita menggelar rapat paripurna terkait 2 peraturan DPRD. Pertama tentang kode etik dan yang kedua tentang tata beracara BK DPRD,” ungkap Doding.

Setelah melalui beberapa revisi yang dilakukan oleh pimpinan dan para anggota dewan, Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Tertib dan Kode Etik anggota dewan ini telah disetujui dan sudah diparipurnakan.

“Adapun beberapa penyempurnaan yang disesuaikan dengan peraturan diatasnya. Jadi kita menyempurnakan dengan peraturan yang lebih tinggi,” imbuhnya.

Beberapa bagian dari Kode Etik yang dibahas dan direvisi dalam rapat-rapat sebelumnya meliputi keaktifan para anggota dewan mengikuti rapat, pakaian kerja, dan perjalanan dinas anggota dewan.

“Misalnya untuk aturan yang dulu, anggota 6 kali tidak hadir pada rapat paripurna bisa diproses di Badan Kehormatan,” kata Politisi PDIP ini.

Doding Rahmadi, Wakil Ketua DPRD Trenggalek

Lanjut Doding, anggota DPRD yang melanggar aturan-aturan yang ditetapkan akan mendapat rekomendasi sanksi dari Badan Kehormatan dimana didalam Badan Kehormatan DPRD ini juga sudah disiapkan tata beracara terkait teknisnya.

Adapun sanksi-sanksi yang akan diberikan bagi anggota DPRD yang melanggar aturan yakni berupa sanksi tertulis, teguran sampai pemecatan.

“Dengan memperhatikan hasil-hasil pembahasan internal Badan Kehormatan, merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD agar Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara ini dapat diterima dan disetujui untuk ditingkatkan menjadi Peraturan DPRD dan disesuaikan dengan hasil Fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur,” jelasnya.

Doding menambahkan, peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi disiplin dan atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

“Harapannya agar teman-teman DPRD bekerja dengan maksimal dengan lebih baik sesuai aturan yang ada,” pungkas Doding. (ag)

Leave A Reply

Your email address will not be published.