Cakrawala News
Portal Berita Online

Ramai Kasus Pinjol Ilegal, Bukti Lemahnya Regulasi Hingga Literasi Keuangan di Indonesia

0

Ramai Kasus Pinjol Ilegal, Bukti Lemahnya Regulasi Hingga Literasi Keuangan di Indonesia

Oleh : Rheina Magista Pakpahan

 

Apa dan Bagaimana Perkembangan Bisnis Fintech Lending Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Fintech Lending atau Peer-to-peer Lending serta dapat diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) seperti yang dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan salah satu wujud inovasi dengan memanfaatkan teknologi yang dibawa dalam bidang keuangan melalui sebuah sistem, baik aplikasi maupun website yang memungkinkan dilakukannya transaksi pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman tanpa harus bertemu langsung.

Dengan hadirnya pandemi Covid-19 yang menggerogoti mayoritas sektor perekonomian masyarakat, bisnis fintech lending atau pinjaman online (pinjol) pun meningkat drastis. Seperti yang dicatat oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bahwa secara agregat jumlah pinjaman yang sudah tersalurkan sampai pada Agustus 2021 telah mencapai nilai Rp249 triliun. Jumlah ini telah melebihi target dari AFPI sendiri yaitu senilai Rp100 – 125 triliun dengan pertumbuhan sebesar 60% dari jumlah pinjaman pada tahun 2020. Pihak AFPI pun mengatakan bahwa peningkatan pinjaman melalui layanan Peer to Peer Lending (P2P) selama pandemi Covid-19 ini mayoritas (54,58%) digunakan untuk pinjaman produktif terutama digunakan oleh banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), lebih banyak daripada untuk pinjaman multiguna.

Hal tersebut sejalan dengan data yang tercatat dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa sejak awal tahun hingga Agustus 2021, jumlah pinjaman yang diajukan kepada industri fintech lending sudah mencapai Rp101,51 triliun. Kemudian OJK juga mencatat bahwa industri fintech lending ini sendiri serta telah diisi oleh 116 pemain dengan variasi klaster pinjaman produktif, multiguna, dan syariah.

Cerita Miris Di Balik Ramainya Kasus Penggerebekan Pinjol

Namun, dibalik ramainya bisnis fintech lending Indonesia di masa pandemi ini, masyarakat juga dihebohkan atas ramainya kasus penggerebekan pinjol oleh kepolisian di berbagai tempat di Indonesia. Melihat hal ini, OJK melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) dan Satgas Waspada Investasi (SWI). Melalui Teguh Arifyadi selaku Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemkominfo pada Jumat (30/07/2021) dalam Webinar “Memerangi Pinjol Ilegal dan Memperkuat Reputasi Fintech Lending” disampaikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mencatat dalam tahun 2021 ini, telah dilakukan pemblokiran terhadap 447 lembaga fintech lending ilegal hingga Juni 2021.

Hal ini juga sejalan dengan peningkatan drastis atas pengaduan rekening, yaitu dari yang tadinya 194 rekening pada Juni 2020 menjadi 2.403 rekening pada Mei 2021. Pemblokiran ini dilakukan atas adanya aktivitas file sharing yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pinjol ilegal tersebut sebanyak 191, melalui aplikasi sebanyak 105, sedangkan melalui media sosial sebanyak 76, dan melalui website sebanyak 75. Sehingga total pemblokiran yang dilakukan Kemkominfo dari tahun 2018 hingga Oktober 2021 adalah sebanyak 4.874 akun.

Kehadiran oknum lembaga pinjol illegal ini jelas menjadi beban berat di masyarakat. Di masa pandemi yang menggerogoti perekonomian nasional ini juga mengakibatkan desakan dalam masyarakat akan kebutuhan uang secara cepat. Sehingga banyak dari masyarakat yang akhirnya tidak menelusuri lebih lanjut atau pikir panjang lagi setelah mendapatkan berbagai tawaran menggiurkan dari lembaga pinjol ilegal tersebut dan langsung mengklik tautan yang dikirimkan kepadanya melalui SMS atau aplikasi chatting lainnya. Akibat fenomena ini, banyak masyarakat yang keadaan ekonominya justru semakin sengsara dan terpuruk bahkan sampai merenggut nyawa. Seperti yang dialami oleh ibu berusia 44 tahun, JB yang ditemukan tewas bunuh diri di kediamannya, Cinere, Depok akibat stres akan tagihan pinjol ilegal. Kejadian naas ini juga dialami oleh seorang ibu asal Wonogiri, Jawa Tengah yang gantung diri akibat terlilit utang dari 23 aplikasi pinjol ilegal, salah satunya adalah ‘Fulus Mujur’ dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Solusi Andalan Bersama, dan masih banyak kejadian naas serupa lainnya.

Banyaknya masyarakat yang mengalami kesengsaraan dari lembaga pinjol ilegal ini karena berbagai macam aksi ilegal yang dilakukan oleh pinjol tersebut. Pertama adalah adanya selisih yang tinggi antara pinjaman yang dicairkan dengan nominal yang dibayarkan peminjam dengan alasan sebagai potongan atas biaya administrasi dan bunga yang tinggi seperti salah satunya dialami oleh seorang guru TK asal Malang. Bahkan lebih parah lagi ada lembaga pinjol yang sama sekali tidak memberikan uang yang dijanjikan akan dipinjamkan namun selalu meminta pelunasan atas pinjaman gaib tersebut bahkan melebihi nominal aslinya disertai dengan ancaman penculikan dan pembunuhan seperti yang dialami oleh Dedi atas pinjaman yang dilakukan anaknya melalui pinjol ilegal pada sosial media.

Problematika Regulasi Hingga Literasi Keuangan di Indonesia

Sebenarnya, aktivitas pinjol ini telah diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Meskipun demikian, praktik pinjol ilegal di Indonesia justru semakin menjamur dan sebenarnya telah menjadi masalah sejak 2018 silam. Hal ini lantas menjadi pertanyaan bersama mengenai apa yang menyebabkan hal tersebut sulit untuk diatasi.

 

Setyo Budiantoro, Peneliti senior ekonomi dari Perkumpulan Prakarsa mengatakan fenomena ini disebabkan atas lemahnya sistem regulasi, dimana menurutnya Indonesia seringkali hanya mengedepankan teknologi saja tanpa dibarengi dengan regulasi untuk mengaturnya sehingga seharusnya perkembangan teknologi harus dibarengi dengan kesiapan dalam melakukan extraordinary action dengan cepat agar inovasi yang dilakukan tidak memakan korban. Selain itu menurutnya, faktor lain yang juga mendorong terjadinya fenomena ini adalah masalah struktural di Indonesia dalam akses keuangan melalui lembaga formal seperti bank yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat dan ditambah dengan rendahnya literasi keuangan sehingga masyarakat semakin tergoda akan pihak yang hanya memberikan iming-iming proses cepat, mudah, dan dapat memberikan dalam jumlah yang besar. Melalui contoh kasus sebelumnya, dapat terlihat bahwa literasi keuangan di Indonesia masih rendah, terutama dalam hal literasi keuangan digital. Hal ini juga diungkapkan oleh Munawar Kasan, Deputi Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengembangan Fintech OJK. Menurutnya, ada 5 penyebab maraknya pinjol ilegal.

Pertama adalah melalui faktor perekonomian dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang belum merata dan berada dalam skala yang rendah serta adanya kebutuhan-kebutuhan mendesak.

Kemudian kedua, sebagai lanjutan dari faktor pertama yang memicu masyarakat kepada pinjol ilegal adalah karena faktor kemudahan dalam akses dan prosesnya yang juga memicu jumlah pinjol ilegal tetap bermunculan meskipun sudah diberantas. Sarana pinjol ilegal sangat mudah, yaitu tinggal pembuatan melalui Google Play Store dan App Store ataupun website. Untuk itu, Kemkominfo juga sedang mencoba koordinasi dengan Google

Ketiga adalah faktor kemudahan berhutang. Hal ini muncul, sebagai akibat dari kemudahan akses dan proses peminjaman dalam pinjol ilegal pada faktor kedua, dimana dengan adanya pinjol ilegal mereka akan dengan bebas melakukan pinjaman berulang tanpa adanya sanksi atau ketakutan sosial jika meminjam kepada kerabat dan sanak saudara.

Keempat, yang juga menjadi faktor utama adalah rendahnya literasi keuangan terutama keuangan digital di Indonesia. Masyarakat tidak melakukan penelitian lebih lanjut mengenai informasi yang diterimanya, sehingga saat mereka melihat SMS, iklan di Youtube, broadcast whatsapp, dan media sosial lainnya yang menawarkan pinjaman dengan tawaran yang terlihat menarik, mereka tidak segan-segan langsung mengklik tanpa mencari tahu lagi lebih lanjut. Hal ini juga banyak disebabkan oleh faktor pertama tadi. Meskipun OJK dan Kemkominfo telah melakukan banyak edukasi dengan publikasi poster dan penyuluhan, namun nyatanya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan infonya.

Kelima, hal ini juga diperburuk dengan tidak adanya aturan yang khusus mengatur pemberantasan fintech lending ilegal. Saat ini, Indonesia hanya memiliki yang mendekati yaitu UU No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPSK). Sehingga saat ini aparat hukum hanya berpacu pada UU ITE yang secara substantif belum mendukung dalam fintech lending.

Selain itu, ada fakta mengejutkan yang diungkapkan oleh Auliansyah Lubis selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar melalui Tempo (22/10/2021) bahwa ada afiliasi semacam aksi gurita antara pinjol legal dan ilegal. Afiliasi tersebut terungkap melalui pinjol ilegal yang tertangkap di Polda Metro Jaya. Adapun kerjasama yang dilakukan adalah para nasabah diminta untuk menyetujui syarat akses kontak ponsel nasabah melalui aplikasi pinjol legal tersebut. Data tersebut lah yang kemudian diteruskan kepada pinjol ilegal. Lalu saat nasabah pinjol legal tersebut tidak mampu lagi melakukan pinjaman pada pinjol legal, maka pihak pinjol legal juga akan mengarahkan nasabah tersebut pada pinjol ilegal. Hal ini menunjukkan bagaimana sebenarnya regulasi yang jelas, rinci, dan khusus sangat diperlukan dalam pemberantasan pinjol ilegal di Indonesia ini.

Lantas, Siapa yang Bertanggung Jawab dan Harus Bagaimana?

Oleh karena itu, penting bagi seluruh aparat hukum yang berwenang, yaitu terutama OJK dan Kemkominfo untuk segera merumuskan regulasi yang khusus mengatur mengenai hal ini. Dengan demikian, ada aturan yang jelas dalam pencegahan dan penindakan pinjol ilegal, baik untuk edukasi dan perlindungan peminjam serta penjeratan pemberi pinjaman. Selain itu, penting juga untuk memberikan literasi keuangan secara menyeluruh ke daerah di Indonesia dengan memperhatikan karakteristik masyarakat pada daerah-daerah tersebut. Perhatian secara khusus dapat diberikan terutama pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang memiliki faktor pendidikan dan ekonomi yang rendah yang menjadi faktor utama masyarakat terjerumus dalam pinjol ilegal. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Wardani et al., (2017), bahwa pengalaman pendidikan keuangan, faktor sosial ekonomi orang tua, faktor individu/personal, dan faktor demografi merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat literasi finansial individu. Menurut Atkinson & Messy (2012), literasi keuangan sendiri terdiri atas: (1)financial knowledge, yaitu sebuah pengetahuan mengenai dasar-dasar dari konsep keuangan yang nantinya dikelola individu (Lusardi, 2008); (2)financial behavior, yaitu suatu ilmu yang mempelajari sikap dan reaksi manusia atas informasi yang ada dalam upaya untuk mengambil keputusan yang dapat mengoptimalkan tingkat pengembalian dengan memperhatikan resiko yang di dalamnya dan ditentukan oleh faktor sikap dan tindakan dalam berinvestasi (Linter, 1998); serta (3)financial attitude, yaitu keadaan pikiran, pendapat serta penilaian tentang keuangan (Pankow, 2003) dan berkaitan dengan kesulitan keuangan yang sering dihadapi oleh kaum muda (Madern & Schors, 2012). Sehingga dari sini terlihat bahwa bukan hanya pengetahuan formal mengenai keuangan itu sendiri, namun diperlukan juga edukasi mengenai perilaku keuangannya juga, seperti bagaimana melakukan perhitungan atas gaya hidup mereka untuk mengurangi dan mencegah gaya hidup konsumtif yang banyak dialami oleh masyarakat di era digital ini. Namun semua tidak akan tercapai jika seluruh masyarakat juga tidak mengusahakan hal yang sama, sehingga setiap masyarakat juga harus ikut membantu publikasi edukasi yang diberikan pemerintah, mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga, teman, dan daerah tempat tinggalnya baik secara langsung maupun yang terlihat pada media sosial.

 

SUMBER :

Atkinson, A. and F. Messy (2012). Measuring Financial Literacy: Results of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study. OECD Working Papers of Finance, Insurance and Private Pensions No.15.

Lintner, G. (1998) Behavioral Finance: Why Investors Make Bad Decisions. The Planner 13 (1): 7 – 8.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2007). Baby Boomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth. Journal of Monetary Economics , 54, 205-224.

Pankow, Debra 2003. Financial,Values,Attitudes and Goals, North Dakota State University Fargo, North Dakota 58105

Wardani, E. W., Susilaningsih, dan Sangka, K. B. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Jurnal “Tata Arta”UNS, 3(3), 80–93.

https://akurat.co/warga-depok-bunuh-diri-dikejar-pinjol-ini-daftar-penyelenggara-pinjol-resmi-dari-ojk

https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/sejak-januari-hingga-juni-2021-kominfo-tangani-447-fintech-ilegal/

https://finance.detik.com/fintech/d-5779866/deretan-kasus-pinjol-ilegal-dibayar-nggak-lunas-lunas-korban-bunuh-diri

https://www.antaranews.com/berita/2557885/ojk-ungkap-faktor-pinjol-ilegal-masih-menjamur-di-indonesia

https://www.republika.co.id/berita/r1dn89370/asosiasi-tren-pinjaman-fintech-lending-tumbuh-positif

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599

https://kabar24.bisnis.com/read/20211023/16/1457352/fakta-baru-kasus-pinjol-ilegal-polisi-temukan-adanya-kongkalikong-dengan-pinjol-resmi

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx

 

https://www.republika.co.id/berita/r1dn89370/asosiasi-tren-pinjaman-fintech-lending-tumbuh-positif

Sekilas Mengenai Fintech Lending di Indonesia

https://finansial.bisnis.com/read/20211006/563/1451263/kinerja-fintech-lending-moncer-afpi-ungkap-faktor-pendorongnya

https://investor.id/finance/264406/outstanding-pembiayaan-fintech-lending-agustus-2021-capai-rp-2610-triliun

Leave A Reply

Your email address will not be published.