Cakrawala News
Portal Berita Online

Rafael Situmorang: KPI Harus Berani Melawan Kapitalisme Penyiaran

0 496

Bandung, Cakrawala.co,- Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Rafael Situmorang berharap KPI dan KPID mampu melawan kapitalisme penyiaran dan kepentingan korporasi di bidang penyiaran.

Pernyataan itu disampaikan ketika membuka webinar bertajuk “Penyalahgunaan frekuensi publik untuk kepentingan pribadi” di Universitas Sangga Buana, Bandung, Selasa (20/9/2021).

Menurut Rafael, pernyataannya ini didasarkan pada kenyataan bahwa sampai hari ini kondisi penyiaran belum baik. Masih ada tayangan gosip, kepo, yang justru disenangi pemirsa.

“Lembaga penyiaran tidak boleh tunduk pada selera publik agar keberadaban kita meningkat. Kita memang perlu mengedukasi publik. Tapi menyerahkan isi siaran kepada publik, tidak sepenuhnya benar. Karena itu intervensi negara melalui KPI harus dilakukan. Karena KPI punya wewenang mengatur penyiaran dan mengawasinya,” kata Rafael.

Ia mengaku saat ini tidak lagi mengikuti madzhab yang menyerahkan isi siaran kepada masyarakat, melainkan madzhab yang menyatakan kekuasaan harus bertindak mengaturnya.

Ia mencontohkan betapa memprihatinkan ketika lembaga penyiaran mementingkan bisnisnya saat ada kecelakaan pesawat di Babelan Bekasi, lembaga penyiaran itu tidak ada breaking news. “Tivi itu terus aja nayangin perkawinan artis,” kata Rafael mencontohkan.

Ia menambahkan DPRD mendukung langkah KPID Jawa Barat yang terus kritis dan tak mundur menghadapi penyalahgunaan frekuensi untuk kepentingan pribadi.

Sebelumnya Ketua KPID Jawa Barat Dr. Adiyana Slamet menyatakan penegakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) akan terus tegak lurus meski harus dicaci maki karena membela kepentingan publik.

“Kami ini mendapat amanah untuk membela kepentingan publik, khususnya Jawa Barat yang penduduknya mencapai 50 juta orang, dan kami tidak sekadar melayangkan teguran, melainkan sudah melalui kajian mendalam dengan melibatkan pakar,” kata Adiyana.

Adiyana Slamet, Ketua KPID Jawa Barat (dok).

Ia menceritakan pengalamannya ketika sampai Hari ini pihaknya sudah melayangkan 12 teguran kepada lembaga penyiaran melalui KPI Pusat, karena sejumlah televisi menayangkan pernikahan artis hingga mengabaikan kepentingan publik. Durasi yang dipakai mulai 1 jam hingga ada yang sampai 4 jam lebih.

Dalam kasus ini sampai akun Ketua KPID Jabar dihack, dan itu tidak akan menurunkan langkahnya menyelamatkan mata dan telinga masyarakat Jawa Barat.

“Kalau sudah menyangkut kepentingan publik, kami tegak lurus, kita harus wujudkan diversity of kontent yang edukatif dan diversity of ownership. Keragaman isi siaran dan keragaman kepemilikan,” katanya.

Hadir sebagai pembicara dalam webinar ini adalah pakar komunikasi Haris Sumadiria, Adi Permana Sidik dan Komisioner KPID Jabar Roni Tabroni.
Ikut memberikan sambutan adalah Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Jabar, Faiz Rahman, serta Tatang Sudrajat Dekan Fisip Universitas Sangga Buana Bandung. (*).

Webinar Penyalahgunaan Frekuensi Publik untuk Kepentingan Pribadi di Univ Sangga Buana Bandung.
Leave A Reply

Your email address will not be published.