Cakrawala News
Portal Berita Online

Proyek di Pemerintahan Thoriq Husler ‘Dikuasai’ PT Tristar Mandiri..???

0 39

LUTIM, CAKRAWALA.CO – Kasus dugaan monopoli proyek APBN dan APBD di pemerintahan Bupati Luwu Timur Muhammad Thoriq Husler dalam kurung lima tahun ini kian menuai sorotan.

Monopoli proyek pemerintah daerah ‘dikuasai’ oleh PT Tristar Mandiri atau Start Mitra Sulawesi (SMS) Group kontraktor besar di Sulawesi Selatan. Bos kontraktor besar itu diketahui bernama Thiawudy Wikarso atau biasa disapa Thiaw yang pemilik D’maleo Hotel Grup.

Dimana anggaran setiap tahunnya sejak 2016 khususnya peningkatan infrastruktur, Pemkab Luwu Timur atau Lutim keciprat anggaran segar alokasi dana khusus (DAK).

“Untuk tahun 2016, Lutim mendapatkan DAK sebesar Rp86 miliar. Sejak 2016, proyek jalan sudah terjadi kongkalikong oleh Bupati Husler dengan kontraktor tersebut,”ungkap Direktur Lembaga Anti Korupsi Sulsel Muhammad Ansar, Senin (18/11/2019).

Berdasarkan data yang dihimpun, PT Tristar Mandiri sejak 2016 mengerjakan proyek jalan beton Kota Baru Malili ibukota Lutim sebesar Rp8,9 miliar DAK.

Kemudian dilanjutkan tahun berikutnya, pembangunan Jalan Beton Kota Baru Malili tahap II Rp19.950.000.000 dengan kontraktor yang sama.

Selain itu, ada enam paket proyek yakni, peningkatan ruas jalan poros Mantadulu dimenangkan PT SMS Rp4,55 M, lanjutan pembangunan jalan beton pelabuhan Waru – Waru dimenangkan PT SMS senilai Rp7,4 M, peningkatan ruas jalan poros Argomulio dimenangkan PT Tristar Mandiri senilai Rp6,9 miliar.

Pengaspalan jalan paket 3 dimenangkan, PT Tiga Bintang Griya Sarana senilai Rp8 M, pengaspalan jalan paket 2, dimenangkan PT Tiga Bintang Griya Sarana senilai Rp8 M, dan peningkatan ruas jalan Soekarno Hatta dimenangkan PT SMS Rp7,9 miliar. Dan Rp 7.8 M, poyek Pujasera Malili Luwu Timur dimenangkan PT Kami Jaya Konstruksi dan konsultan pengawas PT Multicipta Adhirancana.

“Monopoli proyek karena anak perusahan PT Tristar Mandiri dipakai di Lutim. Hampir perusahaan itu milik PT Tristar Mandiri grup,”jelasnya.

Aktivis Ansar menyanyangkan peran aparat hukum termasuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU sebagai fungsi kontrolnya. Karenanya dia mendesak Kapolda Sulsel dan Kejati Sulsel agar mengusut dugaan monopoli hingga gratifikasi kepala daerah.

“Kasus ini mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana korupsi proyek Luwu Timur. Aparat hukum jangam tutup mata karena ada pembiaran permainan proyek. Kasian kontraktor lokal di daerah itu,”tandasnya.

Bupati Luwu Timur Muhammad Thoriq Husler saat dikonfirmasi via telepon sedang diluar jangkauan. Begitu juga via WhatsApp dijawab.(Ril)

Bagaimana Reaksi Anda Tentang Berita ini ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: