Cakrawala News
Portal Berita Online

Provinsi Gorontalo Daerah Pertama Laksanakan Penyelesaian Klaim Dispute Covid-19

0 416

CAKRAWALA GORONTALO,- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan laporan hasil verifikasi klaim dispute tahun 2020 di 34 provinsi. Dari hasil penilaian laporan Penyelesaian Verifikasi Klaim itu, Provinsi Gorontalo menempati urutan pertama sebagai daerah yang melaksanakan percepatan penyelesaian klaim dispute Covid-19 bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19.

Dari hasil laporan Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) Covid-19 Provinsi, hingga tanggal 26 Agustus 2021, menyebutkan bahwa untuk Provinsi Gorontalo mencapai angka presentase penyelesaian klaim sebesar 87,03 %, yang terdiri dari jumlah kasus 208, dengan nominal 8.759.249.100.

Secara rinci, dalam laporan tersebut, mencatat bahwa untuk klaim Dispute yaitu sebanyak 239 kasus dengan nominal 9.803.231.100. Kemudian, untuk klaim sesuai terdapat 189 jumlah kasus dengan nominal 8.751.560.700. Sementara, untuk klaim tidak sesuai sebesar 19 jumlah kasus dengan nominal 7.688.400.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dr. Yana Yanti Suleman memberikan apresiasi atas laporan dari Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) Covid-19 Provinsi. Menurutnya, hasil tersebut merupakan upaya dari tim, sehingga Provinsi Gorontalo memperoleh urutan pertama sebagai provinsi yang melaporkan penyelesaian klaim dispute Covid-19.

dr. Yana pun terus mendorong percepatan pelaksanaan verifikasi di TPKD provinsi
proses verifikasi klaim dispute Covid-19 untuk dapat diselesaikan, hingga mencapai hasil maksimal.

dr. Yana Yanti Suleman pun menjelaskan, ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Kesehatan Dalam Percepatan Klaim antara lain, pertama adalah diterbitkannya Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19). Sosialisasi Kepmenkes ini dilakukan secara daring dan serial ke institusi terkait (Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota, Rumah Sakit, Organisasi Profesi dan stakeholder lainnya.

Yang kedua, diterbitkannya Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi RS yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19. Sosialisasi Kepmenkes secara daring dan serial ke institusi terkait (Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota, Rumah Sakit, BPK, KPK, organisasi perumahsakitan di Indonesia, Organisasi Profesi dan stakeholder lainnya. Ketiga adalah Pembentukan Tim Dispute Kemenkes.

“Dan yang keempat, yaitu Koordinasi dgn stake holder terkait (BPJS , Dinas kesehatan provinsi) dalam hal percepatan proses klaim dispute,” ungkap Yana.

Disamping itu, dr. Yana Yanti Suleman juga berharap, agar permasalahan klaim dan klaim dispute yang terjadi di rumah sakit (pemerintah dan swasta) yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19, untuk dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan TPKD Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.

“Nah, selanjutnya TPKD Dinas kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada TPKD Kementerian Kesehatan untuk ditindaklanjuti ataupun diselesaikan,” tandasnya.*****

Leave A Reply

Your email address will not be published.