Cakrawala News
Portal Berita Online

Propaganda ‘basi’ Ditengah Kerja Keras Gubernur Kepri

0 1,044

Oleh: Auliansyah, Sekretaris PD AMPG Kota Tanjungpinang

 

TANJUNGPINANG, CAKRAWALA.CO – Pembunuhan karakter dalam dunia politik biasanya disebabkan persaingan yang ketat. Tujuannya untuk melemahkan kreatifitas seseorang atau sekelompok, demi memenangkan persaingan atau bisa juga karena adanya sentimen pribadi atau kelompok.

Dalam dunia politik, pembunuhan karakter ini disebut dengan istilah “black campaign”, yaitu kampanye negatif sebagai upaya menjatuhkan lawan melalui isu-isu negatif, terkadang tidak benar atau cenderung fitnah.

ads harlah pkb

Kondisi ini tidak saja menyangkut fitnah dan menyebarkan berita bohong tentang karakter seorang politisi atau partai politik. Tapi juga menyangkut pencitraan tentang seseorang dari orang lain. Termasuk performa serta kinerja satu partai politik.

Nah, bisa dibayangkan akibat yang harus ditanggung ketika mengalami sebuah pembunuhan karakter tadi. Seorang politisi dan partai politik akan sulit berkembang serta kehilangan daya kreasi.

Lantas, apa hubungannya dengan kasak kusuk dan dinamika rotasi hingga pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri yang kini sedang bergulir?

Terutama posisi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri. Lihat saja dalam beberapa hari ini, berbagai komentar dan pendapat miring diarahkan ke Gedung Putih, Pulau Dompak, Tanjungpinang.

Ini terkait dinamika yang terjadi paska pelantikan sejumlah pejabat di Kepri. Opini muncul, propaganda pun dimainkan. Mulai dari hujatan hingga isu keretakan kedua pucuk pimpinan Eksekutif di Kepri.

Oleh sebab itu, penulis berupaya mencoba membangun tafsir lain dan membahas isu perpecahan dua kubu antara Gubernur dan Wakil Gubernur hingga muncul istilah pejabat ‘Karimunisasi dan Bintanisasi’.

Argumen utama dalam tulisan ini adalah pemahaman tentang kewenangan Gubernur dalam persoalan rotasi dan pelantikan pejabat di lingkungannya. Dan dimana saja, setiap daerah memiliki pengalaman yang sama.

Selain itu, ada juga sejumlah pihak menuding Gubernur Kepri terlalu terburu buru dalam melakukan pelantikan.

Padahal, apa yang dilakukan seorang Ansar Ahmad tidak terlepas dari UU 23/14 dan PP 33/18.

Sebelumnya, Gubernur pun tentu sudah mempertimbangkan ini secara matang dan urgensi. Minimal Gubernur mesti nyaman dalam bekerja mengejar target target yang sudah jadi supervisi.

Dan itu yang diyakini penulis bahwa pejabat pejabat tersebut yang ada dalam pelantikan juga sudah menyatakan komitmen integritasnya sebagai seorang birokrat. Kalau soal manuver dibelakang ya itu wallahualam lah!

Menyangkut kinerja dan komitmen Gubernur Kepri Sejauh ini semua pihak dapat melihat sendiri bagaimana orang nomor wahid di Kepri serius dan berupaya memulihkan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19, notabene dengan menggunakan APBD yang disahkan pemerintah sebelumnya.

Disamping itu, mulai dari jajajaran Menteri hingga Presiden Joko Widodo terus mendorong dan memberi dukungan kepada Provinsi Kepri.

Dukungan tersebut diperlihatkan dengan hadirnya sejumlah menteri dan Presiden RI ke Kepri.

Meskipun, sebagian pihak mencibir dengan memberi label kepada Gubernur Kepri yang selalu bergantung ke pusat.

Namun, Gubernur Kepri tetap menginginkan adanya langkah-langkah yang konkrit tanpa membebani APBD dengan memanfaatkan kedekatan hubungan emosional antara Kepri dan Jakarta.

Nah, pada sudut ini, penulis juga memperlihatkan adanya upaya label stereotip Bintanisasi dan penggeseran gerbong Karimun. Penulis yakin, ini hanya ‘propaganda’ murahan yang ingin menganggu stabilitas kepemimpinan saat ini.

Dengan mendegradasi penilaian publik kepada Gubernur Ansar Ahmad. Apalagi Kalau sampai disebut sebut seolah Wagub hari ini ditinggalkan atau tidak dilibatkan. Dan ini adalah informasi yang keliru untuk diterima oleh masyarakat.

Sebagai penutup kita semua sudah tahu, empat bulan terakhir yang dijalani kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad tidak diisi dengan ongkang ongkang kaki atau bahkan dengan lazimnya disisi dengan “transmigrasi gerbong” seperti yang dulu-dulu ya.

Beliau memimpin ditengah kondisi pandemi dan belum sempat merelisasikan rencana kerjanya dalam APBD “sendiri”.

Singkat kata, sepengetahuan penulis, UUD 1945 Pasal 18 ayat (4), 13 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (2), Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 66 ayat (1), Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 2 ayat (1).

Karena itu, masyarakat Kepri mesti menyadari bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur adalah hal yang wajar, harus dilihat sebagai sebuah identitas kebangsaan bersama dan bagian dari integritas NKRI yang harus diberi dukungan serta apresiasi. Bukan sebaliknya, digerogoti. (*)

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.