Praktisi Pendidikan Garut Serukan “Mubahalah” Dalam Dugaan Kecurangan Pemilu

GARUT JABAR CAKRAWALA.CO ,- Perkembangan pasca rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang berujung aksi 21-22 Mei 2019 dengan perusakan dan menelan beberapa korban jiwa, bahkan kini hasil pemilu tersebut terutama untuk hasil Pilpres akan bergulir di Mahkamah Konstitusi karena diadukan Tim Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo Sandi.

Kondisi pasca Pemilu menurut sejumlah kalangan diperkirakan masih akan terus bergulir dengan ancaman bayang-bayang gejolak publik akibat ketidakpuasan dengan tudingan kecurangan pemilu yang masif dan terstruktur.

Akademisi Kabupaten Garut Drs. H. Dadang Djohar Arifin, MPd menilai kondisi tersebut masih akan memunculkan reaksi ketidak puasan dari kedua kubu pendukung Capres-Cawapres, baik dari kubu no 1 maupun kubu no 2.

“Melihat aksi yang berujung rusuh pada tanggal 21 dan 22 Mei lalu, saya khawatir meski bergulir di MK persoalanya belum tuntas dan clear menyusul nanti apapun hasilnya dari MK,”Kata Dadang, Jumat (24/5/2019).

Menurutnya jika kemudian hasil dari MK mengabulkan gugatan kubu Capres/Cawapres nomor 2 dengan memerintah menggelar Pemilu ulang, maka dengan sendirinya akan memancing reaksi perlawanan dari kubu Capres/Cawapres nomor 1 yang sementara ini telah mengklaim menang berdasarkan rekapitulasi KPU atau hitung real count KPU.

“Kalau misalnya pemilu ulang saya rasa, selain akan menelan biaya yang mahal juga beresiko mendapat perlawan sengit dari kubu nomor 1 bahkan selama persidangan di MK diperkirakan masih akan terus dikawal dengan aksi-aksi massa pendukung kubu nomor 2 sehingga rentan terjadinya kerusuhan,”ungkap nya.

Jalan yang paling murah, lanjut Dadang dan akan dirasakan cukup efektif meredam gejolak warga pasca Pilpres ini adalah dengan cara “Mubahalah” atau menggelar sumpah siapa yang dalam hal ini melakukan kecurangan dan siapa yang sesungguhnya lebih berhak memenangi Pilpres ini.

“Memang Mubahalah tidak dikenal dalam hukum positif kita akan tetapi di dalam islam mengenalnya sehingga kedua belah pihak sebagai refresentasi sumber permasalahan sudah saja di sumpah “Mubahalah” dengan disaksikan para tokoh masyarakat dan tokoh ulama Nasional, saya rasa dalam waktu yang tidak terlalu lama akan terbukti siapa yang benar dan siapa yang salah , “usul Dadang serius.

Ia menyebut daripada mengeluarkan cost yang teralu besar, maka solusi Mubahalah dapat menjadi solusi murah untuk meredam persepsi publik baik yang tidak puas dari kalangan pendukung maupun sebaliknya.

“Mubahalah biayanya murah tetapi hasilnya diyakini sangat efektif karena seluruh warga Indonesia tinggal menyaksikan saja siapa yang terkena efek dari sumpah Mubahalah tersebut,”tegasnya.

Apa arti Mubahalah ?

Berikut penejelasan yang dikutif dari risalahislam.com

Berdasarkan sejumlah reperensi Mubahala (malediction, imprecation) berasal dari kata bahlah atau buhlah yang artinya kutukan atau melaknat.

Menurut istilah, Mubahalah adalah dua pihak yang saling memohon dan berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT melaknat dan membinasakan atau mengadzab pihak yang batil (salah) atau menyalahi pihak kebenaran.

Peristiwa mubahalah pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw terhadap pendeta Kristen dari Najran pada tahun ke-9 Hijriah, sebagaimana disebutkan dalam Qs. Ali Imron (3): 61.

“Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya la’nat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.” (Ali Imron : 61).

Mubahalah atau bersumpah untuk menujukkan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Risiko atau konsekuensi akibat mubahalah sangat besar, bahkan berujung kepada kematian. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengisahkan, menurut pengalaman di lapangan, pihak yang bermubahalah dan ternyata dialah yang salah, maka tak akan melewati masa hidupnya dari setahun, terhitung dari hari pelaksanaan mubahalah. ***jmb
Facebook Comments
%d bloggers like this: