Cakrawala News
Portal Berita Online

Polisi Maju Kena Mundur Kena

4

Oleh Syaefurrahman Al-Banjary.

Ingat film Warkop yang dibintangi Dono, Kasino dan Indro? Ya itulah Maju Kena Mundur Kena. Kalimat ini rasanya cocok untuk menggambarkan posisi Polri saat ini. Yakni saat dimana posisi kepolisian sangat seksi di dalam peta ketatanegaraan RI. Polisi bukan lagi bawahan TNI, melainkan menjadi Kepolisian Negara RI, posisinya di bawah Presiden tetapi ia bukanlah anggota kabinet.

UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri, khususnya di Pasal 8 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah presiden; ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditambah lagi dengan Pasal 11 ayat (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

ads bukopin

Karena itu Polri harus berdiri untuk semua golongan, sebagai konsekuensi dari catur wangsa penegak hukum dalam konsep criminal justice system (Polisi, Jakasa, Hakim dan Pengacara). Polisi bukan pembela pemerintah, juga bukan suruhan pemerintah (eksekutif). Benar bahwa ia berada di bawah Presiden, tetapi bukan menjalankan tugas pemerintah melainkan tugas negara yang lingkupnya meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Kalaupun Kapolri ikut dalam rapat kabinet misalnya, maka posisinya hanyalah sebagai “cabinet member”, kata guru besar Kepolisian dan mantan Kapolri, Awaludin Djamin. Ketika ada masalah strategis dan perlu respon cepat maka Kapolri langsung bisa mengambil tindakan untuk secara nasional menggerakkan jajarannya.

Fungsi kepolisian di dalam Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.2 tahun 2002 yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya kamdagri.

Rumusan fungsi kepolisian tersebut merupakan aktualisasi dari sumber hukum tertulis yang terdapat pada UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) yang menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Jelas bukan? Kepolisian Negara RI adalah alat negara, bukan alat Presiden apalagi alat Mendagri untuk “mengamankan” Pilkada dan dengan cara menempatkan Penjabat Gubernur berasal dari Jenderal Polisi. Mengamankan bisa bermakna ganda, mengamankan dalam arti senyatanya, dan makna kiasan yang hanya orang politik/berpikir politik saja yang faham.

Persoalannya adalah kalau langkah Mendagri itu adalah “perintah” Presiden, maka ini lebih gawat lagi. Presiden bisa dituduh melanggar undang-undang, sementara posisi Kapolri seperti dalam film Warkop di atas: Maju kena mundur pun kena. Maju melawan “undang-undang”, mundur dianggap mbalelo melawan Presiden. Oleh karena itu supaya tidak ada konflik kepentingan tentang fungsi polisi, maka langkah Kapolri telah jelas, yakni polisi yang akan berkarir di lembaga eksekutif harus mengundurkan diri dahulu sesuai dengan pasal 28 UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 28 itu menyebutkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Ini jalan keluar agar tidak terjadi konflik kepentingan.

 

Democratic policing

Saat ini Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian sedang menjalankan tugas kepolisian di era demokrasi. Dalam bukunya berjudul Democratic Policing yang ditulis Muhammad Tito Karnavian dan Hermawan Sulistyo, Tito memberi makna bahwa pemolisian di era demokrasi itu mengacu pada orientasi pemolisian berbasis penegakan hukum dan pemolisian berbasis hak asasi manusia. Ini sesuai dengan tuntutan reformasi 1998 yang telah melahirkan polisi sebagai institusi sipil.

Dengan kerangka pandang semacam ini maka diperlukan posisi polisi yang independen, netral, tidak berpihak. Jika polisi menjadi eksekutif dan menjalankan Pilkada, pastilah akan terjadi pemihakan yang tidak perlu, akan terjadi konflik kepentingan. Jenderal polisi yang menjabat Gubernur harus bertanggungjawab kepada siapa? Mendagri atau Kapolri?

Oleh karena itulah Mendagri harus mengurungkan niatnya menarik jenderal polisi aktif dalam pusaran pilkada. Mending buat saja lowongan dengan syarat seperti telah diatur dalam Undang-undang yakni pejabat madya di lingkungan Kemendagri atau di tingkat Provinsi. Jika diperlukan seorang jenderal polisi atau TNI, mereka harus mengundurkan diri dari kesatuannya.

Tapi itulah semuanya masih dalam wacana. Prakteknya kembali pada kebijakan dan kearifan para pengambil keputusan. Undang-undang sudah ada, peraturan juga sudah ada. Jika peraturan dibuat lagi untuk memaksanakan kehendaknya, pastilah ada yang tidak beres dan memicu konflik.

Kapolri harus tegas menghadapi ini semua, karena tanggungjawab keamanan ada di pundaknya. Langkah Mendagri potensial rawan konflik. Janganlah membuat kebijakan yang akan memicu konflik, jika itu terjadi, maka rakyat pula yang akan jadi korban. Polisi sibuk menangkapi pelaku keributan, padahal keributan dipicu oleh pemerintah sendiri. Wallahu a’lam!

 

Syaefurrahman Al-Banjary

Artikel ini diambil dari UC News

Comments are closed.