Cakrawala News
Portal Berita Online

Polisi Harus Menangkap Penyebar Video Dugaan Pelecehan Seksual Anak di Sidayu Gresik

0 1.191

Gresik, cakrawala.co- Penyebar video pelecehan seksual anak di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik harus ditangkap, karena melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hal tersebut menjadi atensi khusus dalam kegiatan sosialisasi dan diskusi ‘pemberitaan ramah anak’ yang digelar Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik, Selasa (28/6/2022).

Pada kasus terkini dugaan pelecehan seksual anak di Sidayu itu, polisi lebih fokus menangkap terduga pelaku pelecehan. Padahal, kasus tersebut viral akibat tersebarnya video rekaman CCTV.

“Misalnya, penyebar CCTV kasus pelecehan anak di Kecamatan Sidayu yang tersebar luas di media sosial, penyebarnya harus segera ditangkap oleh aparat penegak hukum (APH),” kata Muhammad Zaini salah satu peserta diskusi dari unsur wartawan.

Dengan video yang tersebar itu penyebarnya sudah melanggar Pasal 32 UU ITE. Pada setiap kejadian, penyebarnya ditangkap sebagai salah satu langkah agar tidak terulang lagi.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancamannya, kurungan maksimal 6 tahun penjara.

“APH jangan hanya menindak pelaku pelecehan secara fisiknya saja. Karena penyebar videonya termasuk melakukan teror psikis anak. Mereka harus ditindak,” tambahnya.

Sementara Syuhud, Ketua Komunitas Wartawan Gresik (KWG) mengungkapkan kasus-kasus yang melibatkan anak harus ada peran aktif dari APH.

“Kadang pelakunya berduit juga kendala tersendiri. Makanya diskusi semacam ini butuh menghadirkan dan melibatkan APH. Agar kasus yang menimpa anak benar terlindungi secara psikologis maupun fisiknya,” ujarnya.

Wahyu Kuncoro Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Jawa Timur sebagai narasumber di acara tersebut menguraikan tentang
produk jurnalis. Diuraikannya, wartawan tidak boleh sembarangan menuliskan identitas seorang anak yang terlibat dalam suatu kasus.

“Aturan ini sudah ada dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 1 Tahun 2019. Di dalam pedoman ini, dijelaskan bagaimana cara seorang jurnalis meliput kasus yang melibatkan anak-anak,”

Dikatakan Wahyu Kuncoro, forum semacam ini penting agar semua memahami. Dengan duduk bersama menjadi penting karena banyak pihak ikut bertanggungjawab soal keselamatan anak.

“Problem kita hari ini adalah berhadapan dengam medsos. Kalau wartawan ada aturan yang jelas. Medsos jika melanggar bisa dijerat dengan UU ITE ,” ujarnya.

Masduki salah satu peserta diskusi juga memberikan penjelasan kepada para pendamping anak. Karena banyak pelaku pendamping yang tidak memahami produk jurnalistik dan medsos.

“Pedamping anak juga harus paham jurnalistik. Paham mana produk jurnalitik dan mana mwdsoa. Tidak semua dibaca narasinga seperti berita dikatakan produk jurnalistik. Karena banyak syarat yang harus dinpenuhi. Ada dotkomnya lalu dinilai itu produk jurnaliatik, belum tentu juga,” tutur salah satu wartawan yabg tergabung dalam wadah KWG tersebut. (Zen)

Leave A Reply

Your email address will not be published.