Cakrawala News
Portal Berita Online
ads riau 2

Polemik Surat Vaksin di Tanjungpinang, JPKP: Lebih Baik Wali Kota Fokus Ekonomi dan Bansos Saja

0 809

TANJUNGPINANG, CAKRAWALA.CO – Program vaksin COVID-19 gratis mulai berlangsung di berbagai daerah. Bahkan, baru-baru ini Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang pun berencana menerbitkan regulasi tentang kewajiban masyarakat membawa surat keterangan vaksin yang hendak mendapatkan layanan administrasi kependudukan.

Kendati demikian, kebijakan vaksinasi ini menuai kritik dari sejumlah pihak di antaranya Ombudsman dan LSM.

Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) kota Tanjungpinang, Adiya Prama Rivaldi menilai kebijakan tersebut tidak bijaksana.

Sebab, wacana kebijakan tersebut tidak tepat dan tidak etis, bahkan berdampak buruk untuk jangka panjang.

“Data etnografi saya banyak menemukan warga yang menganggap wabah Covid-19 ini adalah bencana ekonomi, bukan kesehatan. Menurut mereka, lebih baik pemerintah segera mengizinkan aktivitas ekonomi berjalan normal atau menambah jumlah dana bantuan sosial,” ujar Adiya Prama Rivaldi.

Oleh karena itu, dia meminta Wali Kota Tanjungpinang untuk meralat kembali terkait isu yang beredar di kota Tanjungpinang tentang aturan yang mewajibkan masyarakat untuk membawa sertifikat vaksin untuk mengurus administrasi ke pemerintah.

Selain itu, Adiya menegaskan agar Wali Kota Rahma segera menerima surat yang dilayangkan Ombudsman RI perwakilan Kepri ke Wali Kota Tanjungpinang baru-baru ini.

“Tolong Wali Kota agar lebih bijak untuk menyikapi ini semua, jangan gegabah pikirlah dahulu secara matang, ini memang benar aturan dari pemerintah pusat sesuai dengan perpres RI No. 14 tahun 2021 pasal 13A (4), tetapi kami meminta ibu Rahma agar lebih cerdas untuk memikirkan ini semua, kasihanilah masyarakat kota Tanjungpinang,” katanya. (Fik)

Leave A Reply

Your email address will not be published.