Cakrawala News
Portal Berita Online

Polemik Pengisian Perangkat Desa DPRD Trenggalek Meminta Dinas PMD Bersurat Pembatalan

0 282

TRENGGALEK, CAKRAWALA.COM,- Polemik pelantikan dua Perangkat Desa Ngulan Wetan Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, sesuai jadwal Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek memanggil Dinas terkait dan meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DPMD) Kabupaten Trenggalek bersurat untuk melakukan pembatalan pengisian perangkat desa.

Diketahui sebelumnya pemerintahan Desa Ngulan Wetan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur telah melantik pejabat baru setingkat Sekretaris Desa dan Kasun Krajan di Balai Desa setempat.

Prosesi pelantikan diselenggarakan oleh Kepala Desa Ngulan Wetan Nurkolis tanpa adanya rekomendasi dari camat setempat dan tanpa disaksikan oleh panitia pelaksana penjaringan dan pejabat dari Forkopimcam.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek Muh Husni Tahir Hamid mengaku karena dalam seleksi pengisian perangkat desa Ngulan Wetan yang tidak sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan, maka komisi I memanggil Dinas Terkait untuk mendiskusikan permasalahan yang terjadi.

“Sesuai jadwal kita sudah memanggil dan mendiskusikan permasalahan yang terjadi di Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan dengan dinas terkait,” ungkap Husni usai Rapat di ruang Banmus Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek. Senin (22/2).

Husni menyebutkan proses penjaringan dan tahapan seleksi pengisian perangkat Desa Ngulan Wetan tidak sesuai Permendagri nomor 83 tahun 2015 dan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2015 tentang pengisian perangkat Desa.

“Beberapa poin yang tidak memenuhi prosedur itu diantaranya proses seleksi, penjaringan dan juga tahapan-tahapan yang ada,” kata dia.

“Selain itu tidak mendapatkan rekomendasi dari Camat setempat berupa persetujuan pelantikan itu tidak ada,” imbuhnya.

Menurutnya proses penetapan perangkat desa yang terjadi di Desa Ngulan Wetan bisa dilakukan pembatalan.
“Setelah kita melihat Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 bisa dilakukan pembatalan, selanjutnya mekanisme pengisiannya lagi seperti apa masih akan didiskusikan. Apakah melakukan penjaringan ulang atau kembali ke hasil seleksi yang sudah dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu ditempat yang sama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Trenggalek Edi Supriyanto menyatakan sepakat dengan DPRD untuk menindaklanjuti pembatalan pelaksanaan pengisian perangkat desa di Desa Ngulan Wetan.

“Kami sepakat dengan DPDR untuk menindaklanjuti pembatalan pelaksanaan pengisian perangkat desa di Desa Ngulan Wetan dan akan melaksanakan rencana pembatalan. Karena dalam pengisian perangkat desa tidak prosedural,” tutur dia.

Selanjutnya ia akan mengirim surat kepada Kepala Desa yang membuat keputusan untuk membatalkan pengisian perangkat desa tersebut.

“Pembatalannya pakai surat yang isinya kami meminta kepada yang membuat keputusan itu untuk membatalkan,” tuturnya

“Kita tunggu beberapa hari kalau surat yang kami minta tidak ditindaklanjuti maka Bupati yang akan menindaklanjuti,”imbuh Edi.

Disinggung siapa yang bertanggungjawab memutuskan edi mengaku ada 3. “yang pertama berhak membatalkan adalah pejabat yang membuat kepusan dengan mengingatkan, yang kedua Bupati, yang ketiga Pengadilan,” tutupnya.(ag).

Leave A Reply

Your email address will not be published.