Cakrawala News
Portal Berita Online
ads bukopin

PKS Apresiasi Provinsi Dan Daerah Di Kalteng Meraih Opini WTP Dari BPK-RI 

0 22

Foto : Ketua Umum PKS,  Heru Hidayat, ST

PALANGKARAYA,CAKRAWALA.CO- KETUA Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Heru Hidayat, ST memberikan apresiasi kepada Provinsi Kalimantan Tengah serta Daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Menurut Heru, hal ini menunjukan ada itikad baik dalam upaya pengelolaan keuangan, baik di Provinsi maupun daerah di Kalimantan Tengah. Sehingga pengelolaan keuangan memenuhi asas akuntabel, transparan dan semakin baik. Sehingga perolehan opini WTP ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan.

“WTP ini kembali didapatkan berkat kerja keras Pemerintah Daerah bersama jajarannya yang telah berusaha dan berjuang semaksimal mungkin dalam pencapaian tersebut”, kata Heru.

Selain itu, menurut mantan Anggota DPRD Kalteng itu, bahwa laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan.
Opini Laporan Keuangan yg Wajar Tanpa Pengecualian menunjukan, bahwa dalam hal yang cukup material pengelolaan keuangan dianggap secara cukup (full disclosure), sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu memenuhi kaidah Sistem Pengendalian Internal secara memadai dan taat kepada peraturan perundangan.

“Kita apresiasi semua capaian ini, apalagi opini WTP di Provinsi Kalimantan Tengah telah enam kali secara berturut-turut dan meminta agar tidak boleh lengah dan berbangga diri atas capaian yang diraihnya,” tuturnya.

Dikatakannya Heru yang juga seorang aktivis sosial, kita harus meningkatkan peran semua pihak dalam menjaga dan terus memperbaiki agar capaian opini WTP ini sejalan dengan upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah.

Sementara itu, untuk menjaga WTP tersebut, selanjutnya Gubernur Kalteng H.Sugianto Sabran bersama Wakilnya H.Habib Ismail Bin Yahya untuk bisa saling kerjasama, serta selalu turun kelapangan untuk melihat kondisi Covid- 19, serta memonitor bansos yang diturunkan.

“Kiranya siapapun yang terdampak Covid berhak untuk menerimanya, kecuali ada yang menolak karena salah laporan dari daerahnya masing-masing,” tuturnya.***( RT )

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: