Cakrawala News
Portal Berita Online

Pj Bupati Bekasi Rotasi Eselon Dua Diduga Cacat Administrasi

0 236

BEKASI- CAKRAWALA.CO – Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Peduli Pembangunan dan Ekonomi Rakyat (LSM Garda-P3ER) Maruli JP. M, mengingatkan agar Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan, dalam melakukan rotasi eselon dua tertib administrasi dan Perundang-undangan.

Menurutnya, Pj Bupati Bekasi dalam melantik lima pejabat eselon dua yang mendapatkan persetujuan dari Mendagri, kuat dugaan belum memenuhi syarat-syarat untuk dilakukan rotasi dalam jabatan serupa.

“Kami dapatkan info bahwa satu dari lima orang (JA) belum memenuhi syarat sebagai mana yang dikatakan Pasal 132 ayat 2 huruf b, PP Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen ASN,”  kata Maruli, Kamis (18/8).

Alasannya kata Maruli, JA sudah pernah dilantik menjadi pejabat eselon dua pada saat Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, pada 19 Maret 2021. Dan dilantik kembali oleh Pj saat ini pada 25 Juli 2022.

“Artinya JA baru 16 bulan belum 24 bulan sudah mendapatkan rotasi lagi. Apakah ini sudah sesuai dengan aturan terkait dalam menduduki jabatan paling singkat dua tahun,” tanya Maruli.

Maruli menjelaskan, selain lima pejabat yang telah dilantik dirinya juga mendapatkan informasi terkait permohonan rotasi gelombang kedua yang dimintai Pj ke Mendagri.

Yang mana, kata dia, nama-nama dalam list tersebut kuat dugaan juga memiliki kekurangan syarat-syaratnya seperti JA. Dan standar uji kompetensi yang dilakukan bukan pada jaman Pj, tetapi Plt Akhmad Marzuki.

Padahal ketika hal ini diteruskan oleh Pj. Kata Maruli, ia berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Jo Nomor 17 tahun 2020 Tentang Manajemen ASN.

“Bila ini diteruskan Pj bisa dimintai pertanggungjawaban baik secara hukum maupun secara moril. Ada baiknya Pj harus lebih hati-hati melihat orang-orang disekelilingnya,” tegasnya.

Ia juga mendesak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar lebih proaktif dalam  berkoordinasi. Alasannya, saat ini Pemerintah Kabupaten Bekasi masih meminta izin tertulis  bersifat (diskresi) terbatas.

“Memang dalam keadaan mendesak atau darurat Pj atau Plt dapat melakukan mutasi atas izin Mendagri secara tertulis yang bersifat terbatas,” ungkapnya.

“Akan tetapi jangan sampai Mendagri turut melakukan mal administrasi karena izin tersebut bersifat meluas dan tanpa syarat. Dan disinilah peran aktif KASN,” timpalnya.

Ketua LSM Garda-P3ER Maruli JP. M, pernah melaporkan tentang seleksi pemilihan Sekda Kabupaten Bekasi ke KASN yang tidak tertib administrasi dan Perundang-undangan*

Maruli mengancam akan membawa persoalan ini hingga ke Presiden Republik Indonesia selaku kepala pemerintahan, bila Pj masih tetap tidak tertib administrasi dan Perundang-undangan.

“Kita akan bawa persoalan ini ke presiden bila Pj tidak tertib undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik,” tegasnya.

Tempat terpisah Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, ketika dimintai keterangan melalui pesan WhatsApp belum mau menjawab pertanyaan wartawan.

Beberapa kali wartawan melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp, Pj tetap diam seribu bahasa.***MAK

Leave A Reply

Your email address will not be published.