Cakrawala News
Portal Berita Online

PGRI Sidoarjo Mengadu ke DPR

0 194

SIDOARJO, CAKRAWALA.CO – Pengurus Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sidoarjo melakukan Audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam rangka Silaturahmi. Audiensi ini berlangsung di Ruang Tamu VVIP Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa 8 Juni 2021 siang.

Dalam Kunjungan ini, Ketua PGRI Kabupaten Sidoarjo, Edy Wuryanto, M.Pd., M.M., didampingi dengan 6 pengurus harian lainnya, berharap agar Ketua DPRD berkenan menampung beberapa aspirasi terkait guru dan masalah kependidikan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Diantaranya ialah, dengan kebijakan pemerintah berkaitan dengan rekuitmen ASN baru tahun 2021, khususnya rencana PPPK untuk guru.

“Kami mohon dengan hormat dan bantuannya agar semua honorer yang telah mengabdi (ada yang telah 15 tahun) dan mendapatkan honor daerah proses uji kompetensi hanya dijadikan proses pemetaan guna pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi yang bersangkutan bukan sebagai penilaian yang menentukan diterima dan tidaknya yang bersangkutan,” ungkap Edy.

Lebih lanjut, ia mengatakan, mengingat pengabdian mereka yang telah tulus mendidik putra/putri kita, mengingat bila ada yang tidak diterima sebagai ASN/PPPK akan menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah daerah, dan mohon TAS (tenaga adminstrasi sekolah) bisa diikutkan dalam rekuitmen ASN/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) .

Selain itu, Kepala SDN Geluran 3 Taman ini juga mengatakan bahwa, agar DPRD Kabupaten Sidoarjo dapat mencarikan cantolan hukumnya untuk Saudara kita yang bekerja, melayani, membina dan membimbing putra/putri daerah di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo, namun semenjak dialihtugaskan dari Kabupaten Sidoarjo ke Provinsi Jawa Timur sampai sekarang belum menikmati kesejahteraan yang selama ini diterima di Kabupaten Sidoarjo.

“Sehubungan dengan itu sudilah kiranya DPRD Kabupaten dapat mencarikan solusinya agar kesejahteraan guru-guru SMA/SMK yang bekerja dan mengajar di Kab Sidoarjo yang selama ini bisa kembali menikmati kesejahteraan yang selama ini dinikmati sebelum dialihtugaskan ke Provinsi Jawa Timur,” katanya.

Sementara, Ketua DPRD H. Usman, M.Kes mendukung penuh permohonan-permohonan yang telah diajukan Organisasi-Organisasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo harus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang tidak lepas dari Fasilitas dan pendanaan untuk menjalankan Program tersebut. Dan tentunya, tidak melanggar regulasi yang sudah ada.

“Kami berharap, setelah bersama DPRD, PGRI Sidoarjo juga harus komunikasi dengan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Adalah Bupati dan Wakil Bupati. Sehingga, permasalahan guru dan pendidikan pada umumnya, bisa dicarikan solusi bersama,” jelas mantan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo selama dua periode. (Win)

Leave A Reply

Your email address will not be published.