Petani Sawit Desak Pemerintah Cabut Pungutan Ekspor CPO

JAKARTA, CAKRAWALA.CO Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) mendesak pemerintah mencabut kebijakan pungutan ekspor CPO, sebagai bentuk keberpihakan kepada nasib petani sawit.

Pungutan sebesar 50 dolar AS per-ton CPO tersebut sangat membebani petani dan mengakibatkan harga tandan buah segar (TBS) merosot.

Menurut Ketua Umum APPKSI, ‎Andri Gunawan, sejak pungutan ekspor CPO diberlakukan, harga TBS anjlok hingga merugikan petani sawit dan membuat kebun sawit petani terbengkalai.‎‎ Ini berdampak langsung terhadap kehidupan keluarga ekonomi petani sawit yang jumlahnya hampir 5 juta jiwa.

“Harga jual TBS jadi murah karena pungutan CPO, berdampak pada pembelian sawit sehingga membebankan petani sawit. Sementara hasil pungutan tidak ke petan sawit, tetapi pemerintah yang mengatur dana pungutannya,” ujar Andri di Jakarta, Minggu (23/6).

Menurutnya, selama 3 tahun terakhir hasil pungutan ekspor CPO yang dihimpun oleh BPDKS hanya dinikmati oleh pelaku industri biodiesel, sebagai dana untuk mensubsidi biodiesel campuran CPO.

“Hanya 0,1 persen saja dana pungutan ekspor CPO yang digunakan untuk program replanting kebun petani, itu pun petani dibebani dengan bunga pinjaman bank yang tinggi jika ikut program replanting dari BPDKS,” kata dia.

Pungutan ekspor CPO ini juga dinilai menjadi penyebab jatuhnya harga CPO dari Indonesia, dan akan sulit bersaing dengan produk ekspor CPO Malaysia yang tidak dibebani pungutan ekpor CPO oleh pemerintahnya.

“Karena itu kami meminta kebijakan pemerintah untuk tidak lagi menerapkan pungutan ekspor CPO,” Tegas Andri.

‎Andri mengungkapkan, pihaknya telah menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis 20 Juni 2019, di depan kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, setelah munculnya wacana pemerintah akan kembali melakukan pungutan CPO.

Sementara itu pada hari ini (25/6) petani menggelar aksi delegasi kepada Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Sekjen APPKSI  Arifin Nur Cahyono dalam keterangan tertulisnya,   aksi tersebut untuk meminta Menko Maritim agar memperjuangkan nasib petani plasma sawit.

 

Facebook Comments
%d bloggers like this: